Jakarta, FORTUNE – Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia merambat naik hingga menyentuh US$433,4 miliar atau setara Rp7.627 triliun pada penutupan triwulan I-2026. Berdasarkan keterangan otoritas moneter, Bank Indonesia (BI), pertumbuhannya mencapai 0,8 persen secara tahunan (Year-on-Year/YoY).
Laju kenaikan sepenuhnya disetir oleh agresivitas penarikan pinjaman sektor publik (pemerintah) yang melonjak hingga 3,8 persen (YoY). Sebaliknya, pada periode yang sama, sektor swasta justru memilih tiarap dan mengerem laju utangnya.
Meskipun kuota utang negara menebal menjadi US$214,7 miliar, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan akselerasi tersebut sebenarnya melambat. Jika disandingkan dengan performa kuartal IV-2025 yang melompat hingga 5,5 persen (YoY), pertumbuhan kali ini dinilai lebih jinak.
Ketahanan utang pemerintah diklaim tetap kokoh lantaran disokong oleh derasnya aliran modal asing yang masuk ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Eksekutif BI menempatkan pinjaman luar negeri ini sebagai jangkar penting dalam membiayai struktur APBN.
“ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan memanfaatkan momentum pertumbuhan perekonomian,” ujar Ramdan melalui keterangan resmi yang dikutip Senin (18/5).
Penyerapan ULN pemerintah dikonsentrasikan untuk menyuntik sejumlah sektor strategis. Porsi terbesar, yakni 22,1 persen dari total utang negara, dialokasikan demi menyokong sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
Sementara itu, 20,2 persen digunakan untuk mendanai pos administrasi pemerintah, sektor pertahanan, serta jaminan sosial wajib. Sektor jasa pendidikan menyerap 16,2 persen, diikuti oleh sektor konstruksi 11,5 persen, serta ceruk transportasi dan pergudangan yang mendapatkan jatah 8,5 persen.
Akan halnya sektor swasta, peta yang tergambar justru menunjukkan arah balik. Total ULN swasta menyusut 1,8 persen (YoY) ke level US$191,4 miliar. Hasil analisis bank sentral mendeteksi bahwa ciutnya angka ini disebabkan oleh terjadinya kontraksi ganda pada kelompok peminjam lembaga keuangan sebesar 3,6 persen (YoY) serta korporasi bukan lembaga keuangan sebesar 1,3 persen (YoY).
“Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4 persen dari total ULN swasta,” kata Ramdan.
Meskipun angka-angka ini memicu perhatian pasar, bank sentral buru-buru melayangkan klaim bahwa postur finansial Indonesia masih berada dalam zona aman.
Indikator kesehatan ini tecermin pada rasio ULN terhadap Produk Domestik Buto (PDB) yang ditekan turun menjadi 29,5 persen pada kuartal I-2026, bergeser dari posisi kuartal IV-2025 yang sempat mencapai 30 persen.
Stabilitas jangka panjang juga dinilai aman lantaran profil utang luar negeri Indonesia masih didominasi oleh tenor jangka panjang, dengan porsi raksasa mencapai 85,4 persen dari total keseluruhan utang yang jatuh tempo.