Utang Luar Negeri RI turun jadi Rp5.964 triliun, Ini Kegunaannya

Posisi ULN Pemerintah bulan November 2021 ialah sebesar US$202,2 miliar setara Rp2.896 triliun atau lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya sebesar US$204,9 miliar setara Rp2.934 triliun.

Dengan begitu, ULN Pemerintah terkontraksi -0,7 persen (yoy), setelah sempat tumbuh 2,5 persen (yoy) pada bulan Oktober 2021. Erwin menjelaskan, penurunan posisi ULN Pemerintah terutama disebabkan penyesuaian aliran modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) seiring sentimen global yang kembali mendorong tren peningkatan imbal hasil surat utang AS (US Treasury) pasca Federal Open Market Committee (FOMC) meeting.

Erwin juga menyampaikan, dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas di bulan November  2021 antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib setara 17,9 persen dari total ULN Pemerintah. Sedangkan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 17,3 persen.

Selain itu terdapat kebutuhan sektor jasa pendidikan yang dipenuhi sekitar 16,5 persen, sektor konstruksi sebesar 15,5 persen serta sektor jasa keuangan dan asuransi sekitar 12,0 persen.

Sedangkan untuk posisi ULN swasta tercatat sebesar US$205,2 miliar atau setara Rp2.938 triliun pada November 2021. Nilai itu menurun dibandingkan US$208,3 miliar atau setar Rp2.983 triliun pada Oktober 2021. 

Secara tahunan lanjut Erwin,  ULN swasta terkontraksi sebesar 2,0 persen (yoy) pada November 2021, lebih dalam dibandingkan kontraksi 1,0 persen (yoy) pada periode sebelumnya.

Perkembangan ini menurutnya, disebabkan oleh kontraksi ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan korporasi bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) masing-masing sebesar 5,4 persen (yoy) dan 1,0 persen (yoy). Hal itu sejalan dengan pelunasan ULN yang jatuh tempo selama periode November 2021. 

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai utang luar negeri RI diprediksi masih akan terus meningkat pada tahun 2022.

Menurutnya, kebutuhan pendanaan Pemerintah untuk membiayai proyek strategis bakal menjadi beban utang tersendiri di tahun 2022. "Perkiraannya (utang) akan naik lagi karena di 2022 selain kebutuhan pendanaan Pemerintah, ada proyek proyek strategis yang digenjot. Ada pemindahan Ibukota Negara yang dikebut, proyek besar kreta cepat Jakarta-Bandung juga itu ada suntikan dari APBN," kata Bhima.

Selain itu, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), gas hingga kebutuhan lain di tahun ini diperkirakan bakal menjadi tambahan beban utang tersendiri. Oleh karena itu, menurutnya Pemerintah harus cermat dalam hal pengelolaan devisa negara dan juga penerimaan negara sehingga memperbaiki kemampuan pembayaran.