UU HPP Sah, Penerimaan Pajak Pun Diproyeksi Bertambah

Sejalan dengan Menteri Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, menyatakan bahwa penerimaan perpajakan akan bertambah hingga Rp140 triliun pada 2022, melalui penerapan UU HPP yang baru saja disahkan.

Penerimaan perpajakan tahun depan ditargetkan mencapai Rp1.510 triliun. Namun, dengan adanya UU HPP, penerimaan diperkirakan mencapai Rp1.650 triliun. Bahkan, pada 2023, potensi peningkatannya dapat mencapai Rp150-Rp160 triliun.

“Tentu ini tidak akan terjadi dengan sendirinya. Artinya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki tugas mengumpulkan pajak dan harus bekerja lebih keras meng-cover bidang-bidang sumber penerimaan pajak,” kata Suahasil.

Dalam UU HPP, rasio pajak dapat tilikan ulang. Ia menjelaskan bahwa saat ini rasio pajak Indonesia 8,4 persen, dan belum ideal untuk membuat negara lebih kuat. Dengan adanya UU HPP, rasio pajak diproyeksikan jadi 9,4 persen pada 2024, bahkan bisa mencapai 10 persen pada 2025.

“Kami ingin memastikan APBN (Anggaran Penerimaan Belanja Negara) kita itu makin lama makin sehat, penerimaannya meningkat, namun nanti belanjanya menjadi lebih baik juga. Meningkatkan penerimaan inilah yang dibuat basisnya di UU HPP ini,” kata Suahasil (8/10).

Suahasil berpendapat bahwa UU HPP akan jadi tonggak pembangunan Indonesia di masa depan. “Kita akan punya basis penerimaan yang baik dan sambil kita juga mempertajam terus belanja-belanja negara sehingga kemudian mendorong pembangunan. Ini logika yang kita bangun dari keseluruhan Undang-Undang HPP,” katanya menegaskan.

Setelah disahkan, UU HPP tidak serta merta diterapkan pada seluruh instrumen pajak. Sebelumnya, Kemenkeu melakukan sejumlah langkah, seperti penguatan administrasi perpajakan (KUP), program pengungkapan sukarela wajib pajak (PPS), serta perluasan basis perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan melalui perbaikan kebijakan dalam PPh, PPN, cukai dan pengenalan pajak karbon.

Selain itu, penerapan peraturan baru ini pun bertahap. Berdasarkan Kemenkeu, berikut ini adalah beberapa muatannya.

1. Perubahan UU Pajak Penghasilan (PPh) akan berlaku mulai tahun pajak 2022.
2. UU pajak pertambahan nilai (PPN) yang baru akan berlaku pada 1 April 2022. Hal ini dilakukan untuk memberikan waktu komunikasi dan sosialisasi ke publik mengenai struktur dari PPN.
3. UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) akan berlaku sejak peraturan ini diundangkan.
4. Program pengungkapan sukarela wajib pajak tahun depan akan berlaku selama 6 bulan, mulai tanggal 1 Januari-30 Juni 2022.
5. Elemen pajak karbon baru akan dimulai pada 1 April 2022, namun mengikuti peta jalan di bidang karbon.
6. Perubahan di bidang UU cukai akan berlaku sejak tanggal diundangkan.