Larangan Ekspor Batu Bara Diprotes, Pengusaha Minta Peninjauan Ulang

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, mengatakan pihaknya akan mengevaluasi kembali kebijakan ini setelah 5 Januari.

“Saat pasokan batu bara untuk pembangkit sudah terpenuhi, maka akan kembali normal, dan bisa ekspor kembali,” ujarnya seperti dikutip dari laman Kementerian ESDM (3/1).

Menurutnya, kebijakan ini dilakukan bukan tanpa alasan. Pelarangan ekspor ini dilakukan untuk menjamin terpenuhinya pasokan batu bara pembangkit listrik. Sebab, jika pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkurang, diperkirakan akan berdampak terhadap 10 juta pelanggan PT PLN di berbagai wilayah.

Ridwan menjelaskan bahwa pelarangan ini terpaksa dilakukan dan hanya bersifat sementara. “Jika larangan ekspor tidak dilakukan, hampir 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan daya sekitar 10.850 mega watt (MW) akan padam. Ini berpotensi menggangu kestabilan perekonomian nasional,” ucapnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Nasyirul Falah Amru, menilai pelarangan ekspor dapat mengganggu kestabilan ekonomi dalam negeri. Meningkatnya harga batu bara saat ini, dapat dijadikan kesempatan besar memperbaiki ekonomi Indonesia.

Bila larangan ekspor dilakukan agar para pemilik tambang memenuhi kewajiban DMO, maka pemberlakukan larangan ekspor tidak bisa diterapkan pada seluruh perusahaan.

“Itu yang harus dilarang ekspor, perusahaan yang tidak memenuhi komitmen untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tapi, perusahaan yang sudah memenuhi kebutuhan dalam negeri sesuai ketentuan tidak ada masalah bila mereka melakukan ekspor,” ujarnya seperti dikutip Antara (2/1).

Sementara terkait DMO, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, menambahkan bahwa banyak anggotanya yang sudah berupaya maksimal untuk memenuhi kontrak penjualan dan aturan penjualan batu bara untuk kelistrikan nasional sebesar 25 persen, seperti yang diatur dalam Kepmen 139/2021.

Bahkan, banyak juga yang memasok lebih dari kewajiban DMO untuk kebutuhan PLN dan Independent Power Producer (IPP).

“Karena itu kami berharap agar pihak pemerintah dapat menerapkan sistem reward dan penalties yang adil dan konsisten, bukan memberlakukan sistem sapu jagat kepada seluruh perusahaan batu bara,” kata Arsjad di laman Kadin Indonesia (3/1). “Pemberlakuan sistem ini akan mengurangi pendapatan PNPB serta pelaku bisnis harus menanggung biaya demurrage yang cukup signifikan.”

Direktur Eksekutif Lembaga riset Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan dari segi ketahanan energi, keputusan pemerintah ini memang cukup mendesak. Namun, keputusan tersebut seperti terburu-buru yang dikhawatirkan dapat menghantam para pelaku bisnis batu bara, termasuk yang selama ini patuh terhadap kebijakan DMO.

Di sisi lain, Fabby menilai bahwa harga DMO yang diterapkan pemerintah sebesar US$70 per metrik ton masih terlalu tinggi bila dibanding pasaran global. “Kenapa penambang enggan, karena disparitas harga pasar dengan DMO jauh sekali, tentunya pengusaha tidak salah juga mencari profit,” ujarnya dilansir dari Antara (3/1).

Fabby mengimbau pemerintah untuk menerapkan harga yang dinamis terkait DMO. Hal ini akan mendukung penerapan energi terbarukan di Indonesia. “Konsekuensinya memang harga PLN naik. Kalau harga naik, PLN akan dipaksa memakai energi terbarukan,” ujarnya.