Sri Mulyani: RI Dapat Pendanaan Transisi Energi dari Negara Maju
Pendanaan akan diumumkan dalam KTT G20.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangan saat konferensi pers hasil 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20 di Nusa Dua. (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sejumlah negara maju telah bersepakat untuk menggelontorkan pendanaan dalam membantu Indonesia melakukan transisi energi. Kesepakatan tersebut, kata dia, akan diumumkan Presi BBden Joko Widodo pada KTT G20 pertengahan November mendatang.
"Saya tidak akan membocorkan detailnya, karena ini benar-benar level pemimpin kami yang akan mengumumkan komitmen semacam ini. Yang saya harap, ukurannya akan cukup besar untuk menciptakan confidence dalam hal mendorong transisi energi," ujar Sri Mulyani dalam Bloomberg CEO Forum, Jumat (11/11).
Pendanaan dimaksud adalah program kemitraan transisi energi berkeadilan atau Just Energy Transition Partnership (JETP)—bagian dari program kelompok negara mitra internasional atau International Partners Group (IPG) yang dipimpin Inggris.
Program yang pertama kali diluncurkan pada KTT Perubahan Iklim PBB ke-26 di Glasgow, Skotlandia pada 2021 ini merupakan inisiasi kelompok negara-negara kaya yang tergabung dalam IPG antara lain Inggris, Prancis, Jerman, Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa (UE).
"Presiden Jokowi sudah diumumkan dalam COP 26 tahun lalu, apa yang sedang kami lakukan untuk melakukan transisi energi. Menghentikan batu bara lebih awal, bahkan dalam hal ini kami sudah merancang dengan PLN untuk mengidentifikasi pembangkit listrik mana yang akan dipensiunkan berapa biayanya," jelasnya
JETP untuk Indonesia sendiri dinegosiasikan hampir setahun penuh dengan kerangka awal yang sangat rinci. "Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa Indonesia melakukan banyak pekerjaan yang sangat serius dan kredibel agar kami dapat mewujudkan komitmen ini," tutur Sri Mulyani.
Pensiunkan PLTU
Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan presiden yang melarang pembangunan pembangkit batu bara baru di Indonesia. Beberapa pembangkit listrik batu bara baru itu tidak akan dibangun dan total penambahan kapasitas pembangkit listrik batu bara baru akan menyusut menjadi sekitar 10 gigawatt.
Meski demikian, belum jelas berapa banyak PLTU yang bisa dipensiunkan PLN berdasarkan kesepakatan pendanaan JETP. Meski demikian, Dirut PLN Darmawan Prasodjo sempat menyampaikan bahwa ada sekitar 6,7 gigawatt yang telah teridentifikasi dan berpotensi untuk dipensiunkan lebih dini.
Menurut Sri Mulyani, JETP adalah komitmen negara-negara kaya untuk mencegah pemanasan global. Dan di era saat ini, kata Sri Mulyani, siapa pun yang bertindak sebagai poluter harus membayar biaya yang lebih besar sebagai imbal balik terhdap lingkungan.
"Tentunya dengan semua negara kaya yang juga bertanya kepada Indonesia, karena kami adalah produsen batubara terbesar juga di dunia, dan itulah mengapa mereka mengatakan tanpa partisipasi Indonesia tidak mungkin untuk mewujudkan Komitmen global ini," tutur Sri Mulyani.
