Hadapi Situasi Sulit, Sritex Dapat Perpanjangan PKPU Lagi 77 Hari

Allan mengatakan, perpanjangan ini dimohonkan oleh Sritex ke pengadilan karena kondisi pelik dan kompleksitas proses restrukturisasi utang. Dengan adanya perpanjangan ini, upaya Sritex untuk bernegosiasi bisa lebih panjang.

Anak usaha SRIL yang juga dalam PKPU adalah PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan gugatan PKPU yang diajukan CV Prima Karya terhadap Sritex dan tiga anak usahanya pada awal Mei 2021.

"Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengawasi proses PKPU para termohon," katanya.

Selain di Indonesia, Sritex juga sedang menghadapi dua proses PKPU lainnya, yakni Singapura, dan Amerika Serikat. Untuk proses restrukturisasi di Singapura, Pengadilan Tinggi Singapura (The Singapore Court) telah memberikan moratorium untuk anak perusahaan perseroan di Singapura.

Sebelumnya, pada 21 Mei 2021, Pengadilan Singapura telah memberikan perlindungan dari segala tindakan penegakan hukum terhadap anak perusahaan perseroan di Singapura dengan tujuan agar proses restrukturisasi dapat berjalan secara menyeluruh.

Selanjutnya, proses PKPU di AS, perusahaan dan anak perusahaannya di Indonesia dan Singapura telah mengajukan petisi ke Pengadilan Kepailitan Amerika Serikat di Distrik Selatan New York berdasarkan Bab 15 Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat (Chapter 15 Petitions). 

Permohonan Chapter 15 diajukan untuk memperoleh pengakuan di Amerika Serikat atas proses restrukturisasi di Indonesia dan Singapura.

Pada 10 Juni 2021, Pengadilan Kepailitan Amerika Serikat memberikan moratorium sementara berdasarkan Chapter 15 dari Undang-undang Kepailitan Amerika Serikat. Hal itu untuk melindungi perusahaan dan anak usahanya di Indonesia dan Singapura dari tindakan penegakan hukum di Amerika Serikat sebelum persetujuan petisi Chapter 15.

Moratorium sementara tersebut diharapkan dapat menyelaraskan perlindungan yang berlaku di Indonesia dan Singapura. Di sisi lain, Perusahaan tetap berkomitmen untuk menjaga operasional sebaik-baiknya meski dengan adanya pembekuan fasilitas perbankan yang cukup signifikan sejak awal tahun ini.

Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang dihimpun dari lima pengadilan niaga di Indonesia, terdapat 1.298 proses pengajuan PKPU dan kepailitan sepanjang tahun 2020-Agustus 2021. Padahal, pada periode 2018-2019, lima pengadilan tersebut hanya memproses kasus PKPU dan kepailitan sebanyak 959 kasus.

Lima pengadilan tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya,Pengadilan Negeri Semarang,Pengadilan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Medan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan paling banyak, yakni 863 pada 2020-Agustus 2021. Pada 2018-2019, mereka hanya menerima 576 kasus. Pengadilan Negeri Surabaya menangani 201 gugatan terkait PKPU dan kepailitan pada 2020-Agustus 2021. Pada tahun 2018-2019, mereka hanya menerima 175 pengajuan.