Zipmex Tanggung Pajak Kripto Pengguna Sepanjang Mei 2022

Siska menambahkan, diberlakukannya pajak atas investasi aset kripto menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia semakin terbuka dan mendukung perkembangan komoditas aset yang berbasis teknologi ini.

Pajak atas investasi kripto memberikan kepastian hukum yang lebih kuat serta kemudahan administrasi dan pelaporan atas perdagangan aset kripto bagi masyarakat Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa edukasi mengenai pajak atas investasi aset kripto masih terbilang minim.

Pihaknya pun menyadari bahwa mekanisme penghitungan pajak atas aset kripto merupakan hal yang baru bagi pengguna. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi yang menyeluruh untuk memberikan pemahaman mengenai besaran potongan dan mekanisme pengenaannya.

“Diharapkan dengan adanya program penanggungan pajak ini, kami dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak sekaligus membantu pengguna untuk berinvestasi pada aset kripto dengan lebih mudah dan nyaman menggunakan Zipmex,” katanya.

Di samping itu, pengguna juga bisa mendapatkan keuntungan melalui bonus yang bisa didapatkan melalui produk ZipUp+. Dalam ZipUp+, pengguna bisa mendapatkan bonus atas aset kripto yang mereka simpan hingga 10% per tahun yang dibayarkan setiap harinya.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, pemerintah akan memulai kebijakan pengenaan pajak perdagangan aset kripto mulai 1 Mei 2022.

Pemerintah juga mempertegas bahwa pengenaan pajak dalam perdagangan aset kripto meliputi jual beli aset kripto dengan mata uang fiat, tukar-menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya (swap); dan/atau tukar-menukar aset kripto dengan barang selain aset kripto dan/atau jasa.

Atas penyerahan aset kripto, tarif yang dikenakan adalah 1 persen dari tarif PPN umum atau 0,11 persen. Jika perdagangan tidak dilakukan pedagang fisik aset kripto, maka tarifnya adalah 2 persen dari tarif PPN umum atau 0,22 persen.

Sementara itu, atas penyerahan jasa verifikasi transaksi aset kripto dan mining pool, PPN yang harus dipungut dan disetor sebesar 10 persen dari tarif PPN umum atau 1,1 persen. Pengenaan pajak dihitung berdasarkan nilai berupa uang atas aset kripto yang diterima penambang.

Di samping itu, beleid tersebut juga mengatur pajak atas penghasilan (PPh) yang diterima oleh penjual aset kripto, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan penambang merupakan penghasilan yang terutang PPh.

Untuk penjual aset kripto, dikenakan PPh Pasal 22 yang bersifat final dengan tarif 0,1 persen. PPh Pasal 22 bersifat final tersebut dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh penyelenggara perdagangan. Jika penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik bukan pedagang fisik aset kripto, PPh Pasal 22 bersifat final yang dipungut adalah 0,2 persen.

Kemudian, bagi penambang aset Kripto,  dalam Pasal 30 ayat (1) dijelaskan bahwa mereka wajib menyetorkan sendiri PPh Pasal 22 bersifat final dengan tarif 0,1 persen

"Dalam hal penghasilan berupa aset kripto, penghasilan tersebut harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai aset kripto pada saat diterima atau diperoleh, dalam sistem penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang dipilih oleh penambang aset kripto," demikian pasal 30 ayat (3)