Kasus Covid-19 Tinggi, 4 Kota di Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 4

Namun demikian, terdapat beberapa penyesuaian dalam penerapan aturan PPKM level 4 kali ini. Misalnya, di sektor pendidikan, pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas tetap bisa dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang telah disepakati 4 Menteri.

Kemudian, kegiatan di sektor non-esensial diberlakukan masih boleh berlaku 25 persen kerja di kantor bagi pegawai yang sudah divaksin dan tetap menerapkan aplikasi PeduliLindungi.

Sementara untuk sektor esensial, seperti keuangan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, atau perhotelan non-penanganan karantina, umumnya dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen atau 25 persen. Khusus untuk sektor industri ekspor, pengaturan shift kerja maksimal 75 persen di fasilitas pabrik dan 25 persen dalam pelayanan administrasi.

Kemudian, untuk sektor kritikal, seperti kesehatan, keamanan, penanganan bencana, hingga obyek vital dan proyek strategis nasional, umumnya dapat beroperasi dengan kapasitas 100 persen.

Untuk restoran, kafe, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi hingga pukul 21.00 dengan pengunjung maksimal 50 persen. Khusus bagi pusat belanja, yang diperbolehkan masuk hanya pengguna aplikasi PeduliLindungi yang berstatus hijau.

Sementara, untuk restoran atau kafe yang memiliki jam operasional 18.00-00.00 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 25 persen. Tempat bermain anak dan tempat hiburan dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 35 persen, kecuali bioskop yang menerapkan kapasitas maksimal 25 persen, termasuk pusat kebugaran.

Safrizal mengatakan, berdasarkan Inmendagri 12 Tahun 2022 yang baru saja dirilis tak satupun daerah berstatus PPKM level 1 di Jawa-Bali. Padahal, pada Inmendagri sebelumnya, masih terdapat 4 daerah yang berada di level 1 PPKM.

Daerah berstatus PPKM level 2 juga berkurang cukup banyak hingga menyisakan 25 daerah saja. Kenaikan cukup besar ada di daerah berstatus PPKM level 3, dari 66 daerah menjadi 99 daerah.

“Begitu pula dengan daerah di level 4, yang saat ini terdapat 4 daerah, yang sebelumnya pada Inmendagri 10 tahun 2022 tidak ada,” kata Safrizal.

Ia berharap, peningkatan level PPKM di sejumlah daerah segera ditindaklanjuti dengan semakin menggencarkan langkah 3T (testing, tracing, treatment) yang intensif. “Sekaligus mengarahkan orang yang bergejala ringan atau sedang untuk melakukan isolasi mandiri atau terpusat,” ujarnya.