Jakarta, FORTUNE - Kementerian dengan pemangkasan anggaran terbesar di 2025 menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi untuk efisiensi anggaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa langkah efisiensi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) tetap berjalan sesuai rencana awal dengan total Rp306,69 triliun. Keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Penghematan Belanja dalam Implementasi APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
"Besaran efisiensi tetap sama, tidak ada perubahan setelah proses rekonstruksi," ujar Sri Mulyani setelah mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR, dikutip Senin (17/2).
Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini hanya berlaku untuk belanja barang dan belanja modal, sementara belanja pegawai serta dana bantuan sosial (bansos) tetap dipertahankan.
"Dalam Inpres ini, belanja gaji tidak mengalami pemangkasan, namun belanja barang dan belanja modal dikaji secara mendalam untuk dilakukan efisiensi. Hal ini mencakup perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), seminar, penelitian, serta acara seremonial," katanya.
Sejumlah kementerian dan lembaga yang telah melaporkan hasil penghematan serta mendapatkan persetujuan dari Komisi I-XIII DPR mengalami pemotongan anggaran yang cukup besar. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi yang dicanangkan Presiden Prabowo bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara serta meningkatkan efektivitas APBN 2025.
"Presiden Prabowo telah berulang kali menegaskan bahwa ia ingin belanja negara lebih terarah, efisien, transparan, dan difokuskan pada kebutuhan masyarakat," katanya dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Jakarta, dikutip Senin (17/2).