Ahli Sebut Tawaran Kerja Sama Energi Nuklir Rusia Layak Diterima

Meski demikian, dia menilai Kebijakan Energi Nasional (KEN) perlu diubah terlebih dulu sebelum kerja sama teralisasi. Pasalnya, selama ini tenaga nuklir masih belum menjadi prioritas dan ditempatkan sebagai pilihan alternatif terakhir untuk energi baru terbarukan (EBT).

“Harus diubah supaya PLTN jadi energi prioritas. Pemerintah juga harus memikirkan kampanye public dalam rangka meningkatkan penerimaan masyarakat pada penggunaan PLTN di Indonesia,” kata Fahmy.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan bahwa Indonesia punya bahan baku yang dibutuhkan dalam pengembangan PLTN dan permintaan listrik di masa depan. Namun, ia juga menekankan bahwa faktor keamanan dan kemutakhiran teknologi yang digunakan harus menjadi perhatian penting.

Menurutnya, tawaran serupa juga banyak dapat dari negara lain di luar Rusia. “Kami lihat nanti, mana yang kompetitif dan reliable. Kebutuhan untuk nuklir baru akan dimulai tahun 2040, berdasarkan peta jalan energi yang telah kami susun,” ucapnya.

Dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Rusia, Kamis (30/6), Putin mengharapkan negosiasi yang bermanfaat mengenai rancangan perjanjian zona perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) pada akhir tahun. “Kami sangat mementingkan penciptaan zona perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia,” katanya.

Putin pun menanggapi, bahwa banyak perusahaan Rusia, khususnya di sektor energi, yang beroperasi di Indonesia. “Rosatom State Corporation–perusahaan nuklir Rusia–memiliki pengalaman unik, berkompeten, dengan teknologi yang tidak dimiliki negara lain, siap untuk berpartisipasi dalam proyek bersama, termasuk yang terkait dengan penggunaan teknologi nuklir non-energi, misalnya, untuk kedokteran dan bidang pertanian," tuturnya.