Airlangga: Tambahan Subsidi Pupuk Rp14 T Penuhi Target 7,7 Juta Ton

05 Feb 2024, 11:47 WIB

Menko Ekon, Airlangga Hartarto, Minggu (4/2). (ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah)

Jakarta, FORTUNE – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon), Airlangga Hartarto, menjelaskan alasan penambahan anggaran subsidi pupuk senilai Rp14 triliun. Tambahan itu menurutnya ditujukan untuk memenuhi target pengadaan 7,7 juta ton pupuk.

“Pemerintah menyediakan pupuk subsidi tahun ini sebanyak 5,2 juta ton, kemudian alokasinya ditambah oleh Bapak Presiden sebanyak 2,5 juta ton, sesuai dengan target pengadaan sebesar 7,7 sampai 7,8 juta ton,” kata Airlangga di konferensi pers Gebyar Diskon Pupuk 2024, Minggu (5/2).

Penambahan ini diterapkan pada pagu semula yang berjumlah Rp26,68 triliun, sehingga kini total anggaran pupuk bersubsidi mencapai Rp40,68 triliun.

Tambahan subsidi ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2024, yang ditargetkan bagi 14,3 juta petani. “Tentu nanti kami (juga) akan minta Kementerian Pertanian dan DPR untuk menyelesaikan masalah tambahan alokasi pupuk bersubsidi ini,” katanya.

Keluhan petani

Presiden Jokowi berdialog dengan sejumlah petani usai meresmikan Bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB. (Dok. Setpres)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rencana menambah anggaran subsidi pupuk Rp14 triliun setelah mendengar keluhan dari para petani perihal kurangnya kuota pupuk subsidi. Oleh sebab itu, dia kemudian menginstruksikan penambahan subsidi dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian Pertanian, serta meminta persetujuan di DPR.

Jokowi memastikan bahwa stok subsidi untuk awal tahun, dengan 1,2 juta ton pupuk subsidi sudah tersedia. “Yang kita berusaha nanti untuk semester keduanya. Artinya yang Rp 14 triliun ini untuk semester keduanya. Inilah yang kita harapkan agar yang namanya pupuk sudah tidak bermasalah lagi, saya tidak ingin dengar itu,” ujarnya di hadapan para petani, Selasa (2/1).

Masalah mendesak

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat bertemu rekan media di kantornya, Kementan Jakarta, Jumat (27/10). Eko Wahyudi/FORTUNE Indonesia

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengatakan bahwa tambahan subsidi ini dilakukan karena Permentan Nomor 10 tahun 2020 belum mengakomodir semua petani, terutama petani di hutan desa yang mendapatkan pupuk.

Selain itu, petani yang tidak memiliki Kartu Tani juga tidak bisa mendapatkan alokasi pupuk, sementara petani yang melakukan tanam sebanyak 1-3 kali hanya diperbolehkan satu kali mendapatkan pupuk subsidi. Hal ini diperparah dengan El Nino yang mengancam produksi pertanian di Tanah Air.

Dengan akumulasi dari berbagai masalah ini diperkirakan bisa menurunkan produksi petani hingga 4 juta ton. “Kita 2023 secara produksi dengan kebutuhannya sama 30 juta ton, sehingga harus ada cadangan, sehingga kita impor untuk cadangan karena ada impor. Itu harus dikembalikan, karena itu kita mulai dari regulasi,” katanya, Senin (8/1).

Dukungan DPR

Distribusi pupuk subsidi. (dok. Pupuk Indonesia)

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan mendukung penambahan anggaran pupuk bersubsidi ini. Hal ini dipandangnya sebagai solusi untuk masalah kekurangan pupuk subsidi yang dialami petani hampir di seluruh wilayah Indonesia.

“Hal ini akan saya bawa ke Jakarta, kita akan membahas APBN tahun 2025. Pasti hal ini akan saya sampaikan ke kementerian terkait bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik dan benar serta solusi yang konkrit,” katanya, Rabu (31/1).

Ia mengakui bahwa masalah distribusi pupuk subsidi yang terus berkurang memang belum ada solusinya, namun ia memastikan DPR tak akan berhenti mencapai jalan keluarnya, karena berkenaan dengan masalah keluarga petani. “Bagaimana dalam ekonomi suatu wilayah itu bisa berkembang maju, unggul dan petaninya sejahtera,” ujar Puan.