Angkutan Massal Kota Tak Intensif, Negara Bisa Rugi Rp100 T per Tahun

DKI Jakarta adalah salah satu kota yang memang representatif untuk dijadikan contoh bagi kota lainnya. Namun, hal ini memang harus terus diiringi oleh berbagai studi dan penyesuaian dengan kemampuan finansial di setiap daerah.

“Di sini sudah ada MRT [moda raya terpadu], sudah ada LRT (light rail transit), nanti ditambah, nanti ada BRT (bus rapid transit), dan ini menjadi suatu modal bagi Jakarta dan bagi kota-kota yang lain,” kata Menhub.

Salah satu yang menjadi perhatian Menhub adalah merger antara PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) dengan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk membangun transportasi massal yang lebih terintegrasi.

Menurut Budi, pengelolaan perkeretaapian perlu dilakukan oleh satu lembaga agar tidak ada tumpang tindih kebijakan. “Ini bukan akuisisi, tapi kita tidak bisa mengesampingkan yang sifatnya finansial dan hukum, sama-sama kita lakukan, due diligence,” katanya.

Menhub pun mengaku sepakat dengan usulan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk menyambungkan LRT DKI ke Stasiun Manggarai yang diproyeksikan menjadi sentral perkeretaapian di Jakarta.

“Jadi, kalau ada lalu lintas tambahan dari Velodrom (Rawamangun) menuju Manggarai, jumlah penumpang yang akan ke luar kota maupun ke Bandara itu naik, sebaliknya mereka yang dari bandara ke Manggarai bisa forwarding dengan head way yang relatif singkat,” ujarnya.

Meski begitu, pihak Pemprov DKI Jakarta belum bisa memastikan kelanjutan proyek LRT fase 2A yang melintasi sekitaran Velondrom, karena pertimbangan anggaran. “Nanti kami lihat apakah itu bisa kami lanjutkan, kan bisa juga dilanjutkan oleh Gubernur periode berikutnya, periode 2024,” ucapnya.