Anies dan Ganjar Sejalan, Kritik Program Bansos Era Jokowi

05 Feb 2024, 09:08 WIB

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kiri) menyampaikan pandangannya disaksikan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kanan) saat Debat Kelima Pilpres 2024, Minggu (4/2). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Jakarta, FORTUNE - Calon presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, dan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, bersikap sejalan dalam menyampaikan kritik mengenai program bantuan sosial (bansos) yang akhir-akhir ini digelontorkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan keduanya disampaikan dalam debat kelima Pemilu 2024 di yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (4/2).

Pada saat debat, Ganjar bertanya kepada Anies mengenai program bansos yang seakan dianggap merupakan bukan program yang dananya tidak berasal dari APBN.

“Kita punya problem karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang, atau kelompok," kata Ganjar pada Minggu malam (4/2).

Menurut Ganjar, data penerima manfaat bansos yang beredar saat ini tidak valid, proses penyaluran bansos berjalan dengan tidak benar, dan ketika bansos itu disalurkan merebak protes—terutama yang terjadi akhir-akhir ini.

"Menurut Pak Anies, kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar, satu, tidak saling klaim; dua, bisa tepat sasaran; tiga, tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan? Sehingga inilah satu harapan yang bisa betul-betul bisa diterima oleh rakyat," ujarnya.

Soroti pembagian bansos yang tak tepat sasaran

Demi menjawab pertanyaan Ganjar, Anies menilai bansos hendaknya disalurkan kepada penerima yang tepat dengan bersandar pada data.

“Informasi data itu harus akurat dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi,” ujarnya.

Anies juga menyinggung bahwa pemberian bansos harus diberikan kepada penerimanya sesuai kebutuhan, bukan bantuan dengan kemauan sesuai pemberinya. Artinya, kalau dibutuhkan pada bulan ini, barulah bansos itu diberikan.

"Kalau dibutuhkan tiga bulan lagi, ya tiga bulan lagi, tidak usah dirapel semuanya dijadikan sesuai kebutuhan. Itu yang disebut bansos tanpa pamrih," kata dia.

Dia menawarkan kebijakan yang berkenaan dengan bansos plus. Nantinya akan ada pelatihan bagi para penerima bansos plus ini.

" Angkanya [bansos] ditingkatkan, yang belum termasuk masih miskin, dimasukkan dan diberikan bekal latihan, pendampingan, supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera," katanya.

Menyangkut kepentingan publik

Usai mendengarkan jawaban Anies, Ganjar menyatakan persetujuannya dengan pandangan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. Namun, dia mengatakan perbaikan data warga penerima manfaat merupakan tugas pemerintah.

Ia pun mengusulkan bansos diganti menjadi bantuan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tugas negara.

“Paradigma bansos adalah hak rakyat sehingga pemerintah memiliki tugas untuk dapat memastikan pemberian bantuan dilakukan secara tepat sasaran dan tepat waktu,” ujar Ganjar.

Setelah acara debat berakhir, Ganjar mengatakan kepada pers bahwa dia hanya menyampaikan pertanyaan yang aktual.

Ganjar mengaku ingin menanyakan hal yang sama kepada capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, bila memiliki kesempatan itu. Dia menilai bansos merupakan permasalahan yang menjadi perhatian publik.

"Publik akan tahu pada persoalan sebenarnya seperti apa, karena [bansos] itu adalah kewajiban negara," kata Ganjar.