Apa Itu Hiperinflasi?

Lantas apakah Indonesia pernah mengalami hiperinflasi?

Memang, jika mengacu pada ciri khas yang disampaikan Boediono, hilangnya kepercayaan orang memegang uang adalah gejala psikologis yang sulit diukur,

Namun, kata mantan Gubernur Bank Indonesia, hiperinflasi di Indonesia pernah terjadi pada 1961 dan beberapa tahun setelahnya. Ini ditandai dengan peningkatan kecepatan peredaran uang (volocity of sirculation of money) yang ia sebut sebagai "V".

Kenaikan V tersebut juga menimbulkan paradoks, yaitu meskipun jumlah uang beredar terus bertambah dengan cepat, para pelaku ekonomi terus merasa kekurangan likuiditas. 

Ini terjadi lantaran dalam hiper inflasi kenaikan harga lebih cepat daripada kenaikan uang beredar telah menggerogoti kemampuan uang yang beredar untuk melakukan transaksi.

Akibatnya, nilai riil uang beredar sebenarnya menurun, sehingga uang yang ada di tangan tak pernah cukup untuk membiayai transaksi.

Waktu itu, kondisi hiperinflasi ini disebabkan oleh ambisi pemerintah Orde Lama untuk dalam membangun proyek-proyek mercusuar dengan mencetak rupiah lebih banyak. Uang yang beredar lebih besar itu digunakan untuk membayar hutang dan mendanai proyek-proyek yang dibangun.

Imbasnya, inflasi menembus 600 persen. Sementara, pendapatan per kapita Indonesia menurun secara signifikan (terutama pada tahun 1962-1963). Imbasnya, pada 13 Desember 1965 pemerintah melakukan pemotongan nilai rupiah (Sanering) dari Rp1.000 menjadi Rp1.

Boediono juga menjelaskan bahwa hiperinflasi memiliki dampak buruk berupa mandeknya aktivitas ekonomi. Ini diperparah dengan adanya perubahan psikologi para pelaku ekonomi untuk mencari keuntungan.

Alih-alih melakukan produksi yang membutuhkan waktu lebih lama, mereka memili melakukan jual-beli (trading)--beli pagi, jual sore. Kegiatan produksi, apalagi investasi, makin ditinggalkan dan sektor riil menjadi menderita. 

Meski demikian, baik inflasi maupun hiperinflasi, selalu merupakan proses interaksi yang intens antara ekonomi dan politik. Karena itu pula, kata dia, sejarah membuktikan bahwa hiperinflasi biasanya berakhir dengan adanya perubahan sistem politik. Hal itu lah yang terjadi di Indonesia pada 1966, ketika Orde Lama tumbang. 

Sementara sebelumnya, di kurun 1957-1966, sektor utama ekonomi Indonesia mengalami stagnansi. Ia menyebut, misalnya, sektor industri, transportasi, pemerintahan dan jasa mengalami kemunduran, dilihat dari penurunan PDB yang drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Memang PDB Total dan PDB Migas masih mengalami pertumbuhan. Tetapi pertumbuhan itu masih di bawah kenaikan laju penduduk. Sehingga pada kurun tersebut, PDB per kapita turun 0,6 persen per tahun.