Apa itu SPPI? Ini Pengertian, Tugas, dan Status Kepegawaiannya

SPPI adalah rekrutmen pegawai di bawah Kementerian Pertahanan RI yang saat ini dikhususkan untuk bekerja dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran. SPPI merupakan komitmen pemerintah dalam mencetak generasi penerus yang cerdas secara akademis dan berdedikasi tinggi untuk menjadi agen perubahan bangsa.

Program SPPI juga menjadi salah satu persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Nantinya, para lulusan SPPI akan berkontribusi dalam program-program pemerintah, khususnya program pembangunan.

Salah satu peran lulusan SPPI adalah mendukung implementasi berbagai program pemerintah yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sosial-ekonomi, dalam hal ini melalui program Makan Bergizi Gratis.

Program SPPI diharapkan dapat memberikan pengalaman yang mendalam dalam bidang pembangunan, yang mencakup pelatihan kemiliteran serta pelatihan manajerial.

Adapun peserta yang mendaftar untuk program SPPI wajib bersedia untuk ditempatkan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

Pada rekrutmen SPPI 2025, karyawan akan bekerja di bawah Badan Gizi Nasional dan ditempatkan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala SPPG bertugas memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan program Makan Bergizi sesuai dengan tugas yang diembannya.

Apakah lulusan rekrutmen SPPI otomatis menjadi bagian Pegawai Negeri Sipil (PNS)? Menurut laman resminya, status kepegawaian peserta SPPI akan diarahkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Gizi Nasional yang akan dibentuk dengan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gaji setelah menjadi ASN akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan ASN. Ditambah dengan tunjangan lainnya yang bergantung pada daerah penempatan, beban tugas, dan lingkup pekerjaan.

Namun, hingga saat ini, belum ada peraturan turunan yang secara jelas menjelaskan apakah lulusan SPPI akan diarahkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau PNS. Bahkan, belum ada beleid tertentu yang mengatur tunjangan dan lainnya.