Aturan Baru PLTS Atap Kini Berlaku, Listriknya Bisa Dijual 100% ke PLN

Sebagai informasi, Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021 memuat sejumlah ketentuan pokok yang menjadi insentif bagi pemilik PLTS Atap. Pertama, ketentuan ekspor kWh listrik yang ditingkatkan dari semula 65 persen menjadi 100 persen. Hal ini memungkinkan kapasitas listrik pemilik PLTS Atap yang tak terpakai dijual ke PLN.

Kedua, adanya aturan tentang perpanjangan kelebihan akumulasi selisih tagihan yang dinihilkan, yakni dari 3 bulan menjadi 6 bulan. 

Ketiga, jangka waktu permohonan PLTS Atap yang menjadi lebih singkat (5 hari tanpa penyesuaian Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dan 12 hari dengan adanya penyesuaian PJBL).

Ketentuan pokok lainnya adalah mekanisme pelayanan berbasis aplikasi untuk kemudahan penyampaian permohonan, pelaporan, dan pengawasan program PLTS Atap. Kemudian, dibukanya peluang perdagangan karbon dari PLTS Atap.

Lalu, tersedianya Pusat Pengaduan PLTS Atap untuk menerima pengaduan dari pelanggan PLTS Atap atau Pemegang IUPTLU. Terakhir, perluasan pengaturan tidak hanya untuk pelanggan PLN saja tetapi juga termasuk pelanggan di Wilayah Usaha non-PLN (Pemegang IUPTLU).

Meski demikian, proses pelayanan sistem PLTS Atap selama masa transisi masih dilakukan secara manual, belum berbasis aplikasi.

Seperti diketahui, dalam mencapai target bauran EBT 23 persen pada 2025, pemerintah akan mendorong penggunaan PLTS Atap hingga kapasitias mencapai 3,6 GW. Menurut studi Kementerian ESDM, jumlah penambahan daya dari PLTS Atap tersebut akan memiliki berbagai dampak positif, antara lain, potensi penyerapan 121.500 orang tenaga kerja dan potensi peningkatan investasi sebesar Rp45 triliun sampai Rp63,7 triliun untuk pembangunan fisik PLTS serta Rp2,04 Triliun hingga Rp4,1 triliun untuk pengadaan kWh Exim.

Manfaat lainnya adalah terdorongnya pertumbuhan industri pendukung PLTS di dalam negeri dan meningkatkan daya saing dengan semakin tingginya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Selain itu, pencapaian target pengguna PLTS Atap juga mendorong green product sektor jasa dan green industry untuk menghindari penerapan carbon border tax di tingkat global.

Kemudian, dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 4,58 juta ton CO2e dan berpotensi mendapatkan penerimaan dari penjualan Nilai Ekonomi Karbon sebesar Rp0,06 triliun/tahun (asumsi harga karbon US$2/ton CO2e).