Australia Akan Penjarakan Perusahaan yang Gaji Karyawan di Bawah UMR

Perusahaan atau individu hanya dapat dituntut atas pelanggaran yang terjadi setelah undang-undang mulai berlaku. Selain itu, proses tuntutan hanya bisa diajukan oleh badan penuntutan federal setelah mendapat rujukan dari Fair Work.

Hukuman untuk individu yang terbukti bersalah adalah hingga 10 tahun penjara dan denda US$1,65 juta, sementara perusahaan dapat didenda hingga US$8,25 juta.

Daniel Victory, pengacara ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa standar untuk memproses individu berdasarkan undang-undang baru ini cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena Fair Work sebelumnya tidak perlu membuktikan niat pelanggaran dalam sistem perdata.

"Undang-undang ini bertujuan untuk menghancurkan model bisnis yang sengaja membayar pekerja dengan upah rendah," ujarnya.

"Itu merupakan ambang batas pembuktian yang jauh lebih tinggi," tambahnya.

Victory menilai Fair Work hanya akan menangani kasus pencurian upah yang disengaja, mencolok, atau diketahui secara luas oleh publik dengan menggunakan kewenangan barunya.

"Pemerintah tidak akan, dan mungkin tidak dapat, menindak setiap kekurangan pembayaran yang disengaja," kata Victory.

Perusahaan yang melakukan praktik "pengembalian uang upah" akan menjadi target Fair Work. Skema ini sering berdampak pada pekerja migran rentan yang membutuhkan visa. Praktik tersebut memaksa pekerja untuk mengembalikan sebagian uang yang telah mereka terima secara resmi kepada atasan. Kasus ini menjadi perhatian nasional setelah skandal 7-Eleven mencuat.

Fair Work juga menyediakan perlindungan bagi pengusaha yang secara sukarela melaporkan kemungkinan pencurian upah.

"Pengusaha yang melaporkan sendiri tindakan yang dapat menjadi pelanggaran pidana kekurangan pembayaran dapat meminta untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan kami," demikian pernyataan dari Fair Work.