Bahlil: Hilirisasi Buat Negara Berkembang Lebih Cepat jadi Negara Maju

Menurut Bahlil, ke depan Indonesia akan fokus kepada peningkatan nilai tambah dengan hilirisasi menjadi instrumennya. “Hal ini sekaligus sebagai tindak lanjut dari komunike bersama di G20, paragraf 37. Hilirisasi, nilai tambah, dan kolaborasi menjadi satu kesepakatan, dan kita harus sudah mempunyai peta jalan itu,” katanya.

Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Investasi menentukan prioritas dna langkah mendorong investasi saat ini. “Katakanlah sekarang kita menyetop nikel, kemudian bauksit, ke depan apa lagi? Seperti timah atau tembaga yang sebentar lagi,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Indonesia akan segera menyetop ekspor bauksit mentah yang dimulai dengan realisasi pencarian investasi untuk memberi nilai tambah pada bauksit. “Yang kedua tembaga, sebentar lagi, bulan Juli akan stop secara undang-undang. Kami sedang mencari formulasinya, bagaimana smelter-smelter yang belum selesai, contoh, di NTB dan Freeport,” ujarnya.

Menurutnya, Indonesia harus terus fokus dan konsisten pada hilirisasi untuk bisa menjadi negara maju. “Tidak boleh ada gerakan-gerakan tambahan. Kita harus sudah sadar secara kolektif,” ujarnya.

Meski demikian, Bahlil juga menyadari bahwa ada banyak pihak yang mungkin kurang berkenan dengan rencana hilirisasi dari pemerintah. “Ekspor barang mentah itu kan dapat duit cepat, tapi kalau hilirisasi kan butuh Capex (Capital Expenditure),” katanya. “Ini persoalan rakyat, bangsa, dan negara, dan kedaulatan negara kita untuk ke depan.”

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menegaskan bahwa dalam kajian akademis, hilirisasi mampu memperkuat banyak hal di Indonesia, mulai dari ekspor, ekonomi, dan juga memperkuat anggaran yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Dengan dukungan hilirisasi komoditas, ekspor sudah dua kali lipat dibandingkan sepuluh tahun yang lalu. Ini menurut saya bagus dan perlu diteruskan, dari nikel, ke bauksit, timah, tembaga, emas, dan sebagainya. Indonesia ini kaya sekali akan sumber daya alam. Masalahnya, ya politik yang kadang-kadang menghambat itu,” ujar Didik.