Jakarta, FORTUNE — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pengelolaan lapangan minyak dan gas bumi (migas) yang selama ini terbengkalai akan dialihkan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). KKKS dinilai cukup siap serta memiliki kapasitas untuk pengelolaan lapangan migas secara optimal.
Menurutnya, saat ini terdapat 10 lapangan yang sudah disetujui POD dengan potensi produksi mencapai 51 juta barel minyak dan 600 BFC gas, tetapi masih mangkrak. Padahal dengan investasi sekitar US$1,8 miliar, proyek ini bisa menyerap hingga 20.000 tenaga kerja, mendorong tumbuhnya usaha penunjang lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar area operasi.
"Saat ini ada 10 wilayah kerja yang sudah POD (Plan of Development), tapi mangkrak, gak menjalankan. Dengan kapasitas 10 wilayah ini bisa kita tingkatkan produksi 31.300 barel per hari," ujar Bahlil melalui keterangan resmi, dikutip Kamis (22/5).
Oleh sebab itu KKKS berpotensi ditarik negara dan diserahkan kepada KKKS yang siap menggarap. Hal ini menurutnyaa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 110 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan dalam Rangka Optimalisasi Produksi Minyak dan Gas Bumi.
"Bagi KKKS yang sudah kita serahkan kewenangannya, tapi masih lambat, mohon maaf Pak, secara undang-undang, lima tahun harus kita tarik kepada negara, dan kita tawarkan kepada KKKS lain yang mau mengerjakan. Ini tanpa pandang bulu. Kalau Bapak Presiden izinkan, tidak hanya swasta, BUMN pun kita lakukan," kata Bahlil dihadapan Presiden Prabowo.
Kementerian ESDM mencatat terdapat 17 lapangan yang sudah POD dan menunjukkan kemajuan, tapi produksinya berpotensi tertunda. Dengan total produksi mencapai 306 juta barel minyak dan 18.351 BCF gas, Kementerian ESDM juga akan memfasilitasi percepatan agar lapangan-lapangan tersebut segera berproduksi.