Bank Dunia Analisis Kinerja Kartu Prakerja, Ini 3 Temuannya

Satu mengatakan bahwa sistem pembayaran G2P–seperti yang diterapkan oleh kartu Prakerja–merupakan bantuan yang penting untuk diberikan dengan cara yang aman, terjamin, dan efisien. “Kartu Prakerja merupakan program pasar tenaga kerja dan bantuan sosial aktif pertama di Indonesia yang menerapkan sistem G2P,” tuturnya.

Oleh karena itu, Kartu Prakerja cocok untuk dijadikan studi kasus dalam mengevaluasi kecukupan bantuan sosial dalam menanggapi pandemi, dilihat dari sisi pemenuhan kebutuhan pengguna serta pemahaman pengalaman pengguna dengan sistem pembayaran pandemi. “Kami harap, temuan ini dapat membantu pemerintah untuk lebih mengembangkan program Kartu Prakerja,” katanya.

Menanggapi temuan Bank Dunia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa kartu Prakerja memang sudah terbukti inklusif. Hingga saat ini, peserta program kartu Prakerja sudah mencapai 13,4 juta orang di  Indonesia.

“Kabupaten Merauke sebanyak 16.908 orang, Sabang sebanyak 1.653 orang, hingga Kepulauan Talaud sebanyak 2.924 orang,” ujarnya dalam acara yang sama.

Ia menambahkan bahwa peserta kartu Prakerja pun relatif seimbang antara pria dan Wanita, termasuk melibatkan disabilitas, orang tua, sampai dengan peserta dengan pendidikan Sekolah dasar (SD). Dengan demikian, maka agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) pun bisa tercapai, yakni Leave No One Behind. 

“Jumlah tersebut bukan hanya angka, namun ini adalah sumber daya manusia yang luar biasa,” ujar Menko Airlangga.

Salah satu pengembangan program Kartu Prakerja adalah persiapan skema offline atau normal bagi para pesertanya. Hal ini dilakukan seiring dengan pandemi Covid-19 yang kini relatif lebih dapat teratasi dengan berbagai vaksinasi yang diterapkan pemerintah.

“Fokus utama skema normal bukan lagi pada bantuan sosialnya, seperti yang dijalankan sebelumnya, tapi akan fokus pada peningkatan skill (keterampilan) penerimanya,” ujar deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM, Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin, di Jakarta, Jumat (1/7).

Skema ini, kata Rudy, akan berfokus pada peningkatan keterampilan dan bukan lagi semi bantuan sosial. Jadi, nantinya bantuan biaya pelatihan akan lebih besar dari insentif yang diberikan. Pemerintah pun dapat mendorong berbagai pelatihan dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar.