Lantik AHY dan Hadi Tjahjanto, Jokowi Buka Kemungkinan Reshuffle Lagi
Berdampak pada pembentukan peta politik baru di Indonesia.
Jokowi lantik AHY dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN dan Menkopolhukan. (dok. Setpres)Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet. Hari ini, Jokowi resmi melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan menggeser Hadi Tjahjanto dari jabatan Menteri ATR/BPN menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Jokowi mengungkap beberapa alasan memilih Hadi Jahjanto menempati posisi yang semula ditempati Mahfud MD.
“Kita tahu, Pak Menkopolhukam (Hadi Tjahjanto), dulu panglima, saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan politik, hukum, dan keamanan, sangat siap. Saya tadi sudah pesan beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, dan juga yang berkaitan dengan dukungan terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia,” ujar Presiden Jokowi kepada media, usai pelantikan, Rabu (21/2).
Sementara, alasan penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN, Jokowi mengatakan, pihaknya sama sekali tak ragu untuk menempatkan Ketua Partai Demokrat tersebut di kursi Menteri ATR/BPN, karena dianggap mumpuni dalam persoalan manajemen di kementerian tersebut.
“Saya tadi sampaikan tiga hal ke Pak Menteri ATR/BPN, pertama yang berkaitan dengan sertifikat elektronik, harus didorong agar lebih masif. Yang kedua, target untuk HGU carbon trading yang berkaitan dengan PP (Peraturan Pemerintah), karena banyak yang ingin masuk. Ketiga, berkaitan dengan 120 juta bidang tanah untuk masuk ke PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap),” kata Jokowi.
Presiden menyebut pihaknya berniat untuk menjadi jembatan bagi semua yang terkait dengan kebinet di pemerintahannya. “Semua yang memang harus ketemu yang bisa saja ketemu, kalau memang nggak perlu ketemu, kenapa harus ketemu,” ujarnya.
Ia pun memberi sinyal mengenai kemungkinan Reshuffle Kabinet berikutnya. “Kalau kebutuhan memang mengharuskan ya kenapa tidak.”
Target Kinerja AHY
Usai dilantik, AHY mengatakan bahwa dirinya bersyukur karena ditunjuk sebagai Menteri ATR/Kepala BPN. “Ini adalah masa-masa yang tidak panjang, tapi saya selalu meyakini bahwa dalam waktu berapa pun, kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan juga negara,” katanya dalam keterangan pers.
AHY menceritakan bahwa penunjukkannya sebagai Menteri dimulai dengan Mensesneg yang menghubunginya pada Senin malam (19/2). Saat itu, AHY diberitahu bahwa dirinya diterima oleh Presiden Jokowi pada Selasa (20/2), di Istana Merdeka, tanpa tahu agenda yang akan dibicarakan.
Kabar tentang penunjukkannya baru disampaikan oleh Presiden dalam pertemuan tersebut/
Sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, AHY menegaskan bahwa masalah keadilan bukan sekadar bagi-bagi sertifikat tanah, namun jadi perkara yang lebih mendalam.
“Kalau ATR/BPN bisa menghadirkan kepastian hukum, khususnya untuk tata ruang, lokasi dan tanah yang akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur di skala strategis nasional maupun lokal, maka investasi akan bergerak,” katanya.
Sikap Demokrat
AHY mengingatkan bahwa selama 9 tahun 4 bulan Partai Demokrat berada di luar pemerintahan, sebagai pihak oposisi. Namun, pelantikannya menjadi Menteri adalah sebuah momentum bersejarah, karena demokrat bisa bergabung secara langsung dengan pemerintahan Presiden Jokowi. “Ini jadi langkah baru bagi Demokrat,” katanya.
Partai Demokrat, kata AHY, tidak ingin terjebak dalam isu-isu yang mengganggu konsentrasi pemerintah. “Demokrat saat ini bersama pemerintah. Demokrat disiplin sesuai dengan kebijakan partai, dan tentunya kami ingin mengawal pemerintahan Presiden Jokowi sampai dengan tuntas,” ujarnya.
Kondusifitas
Sementara itu, sebagai Menkopolhukam baru, Hadi Tjahjanto, mengatakan bahwa situasi politik dan keamanan pasca Pemilu 2024, dalam kondisi yang terkendali dan kondusif.
“Kita boleh beda pilihan, namun persatuan dan kesatuan adalah yang utama harus kita jaga,” ujarnya kepada awak media. “TNI dan Polri jadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”
Berkenaan dengan adanya peserta Pemilu 2024 yang mengajukan hak angket pada penyelenggara Pemilu–KPU maupun Bawaslu–Hadi mengatakan bahwa prioritasnya ditujukan pada kondusifitas keamanan situasi masyarakat. “Insyaallah, dalam waktu dekat saya akan berkunjung ke Pak Mahfud MD,” katanya.
