Pengertian Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) dan Urgensinya
ZEE penting bagi Indonesia yang merupakan negara maritim.
Salah satu area di Kepulauan Derawan. (Unsplash/Bayu Anggoro)Jakarta, FORTUNE – Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang juga dinobatkan sebagai negara maritim. Dengan wilayah laut yang luas, Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Apakah itu?
Dengan wilayah perairan yang begitu luas, pemerintah Indonesia memiliki tugas untuk terus mengawasi setiap area perbatasan yang menjadi simbol kedaulatan bangsa Indonesia, salah satunya adalah ZEE.
ZEE diumumkan oleh Menteri Luar Negeri, Mochtar Kusumaatmadja pada Maret 1980. Tak hanya soal perbatasan dan kedaulatan, ternyata ZEE punya makna yang terkait dengan aktivitas perekonomian. Berikut ulassannya yang dirangkum dari berbagai sumber.
Pengertian ZEE
Dalam konsep ZEE, kedaulatan Indonesia terbentang mulai dari Sabang hingga Merauke dengan jumlah 17.499 pulau dan total luas wilayah Indonesia mencapai sekitar 7,81 juta km2 dengan 3,25 juta km2 berupa lautan serta 2,55 juta km2.
Berdasarkan Glosarium Statistik Lingkungan, Studi dalam Metode, Seri F, No. 67, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1997, ZEE didefinisikan sebagai yurisdiksi negara yang memiliki batas pantai, atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut di bagian yang berdekatan dari landas kontinen, dianggap sebagai pita yang membentang 200 mil atau sekitar 321,87 kilometer dari pantai.
Konsep ini diadopsi dari hasil Konferensi PBB tentang Hukum Laut yang diselenggarakan pada 1982, setelah pertama kali dicetuskan pada 1971 oleh Kenya dalam pertemuan Asian African Legal Constitutive Committee.
Pada jangkauan batas sejauh 321,87 km dari bibir pantai tersebut, Indonesia memiliki hak atas segala kekayaan alam yang berada di dalamnya. Selain itu, negara juga berhak untuk memanfaatkan serta memberlakukan seluruh kebijakan hukum dan memiliki kebebasan untuk bernavigasi serta terbang di atas wilayah tersebut.
ZEE meliputi seluruh hak-hak yang dimiliki oleh pemerintahan Indonesia untuk mengatur segala bentuk aktivitas eksploitasi yang ada pada sumber daya alam di dasar, permukaan, maupun bawah laut dan hak dalam melakukan penelitian sumber daya laut maupun sumber daya hayati lain yang ada di dalamnya.
Urgensi
Penerapan ZEE di Indonesia dianggap penting karena wilayah ini sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup negara.
Hal ini meliputi, mulai dari sumber daya alam berupa ikan dan biota laut lain, energi, mineral, sampai siklus hidrologi, seperti keseimbangan suhu dan sumbangan uap air yang sangat potensial.
ZEE meliputi seluruh hak-hak yang dimiliki oleh pemerintahan Indonesia untuk mengatur segala bentuk aktivitas eksploitasi yang ada pada sumber daya alam di dasar, permukaan, maupun bawah laut dan hak dalam melakukan penelitian sumber daya laut maupun sumber daya hayati lain yang ada di dalamnya.
Hak dan kewajiban
Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, Indonesia sendiri memiliki hak dan kewajiban pada ZEE yang bisa diklaim dan perlu diperhatikan:
- Hak berdaulat untuk melaksanakan eksplorasi serta eksploitasi pengelolaan maupun konservasi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya hingga air yang berada di atasnya serta kegiatan lain untuk mengeksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut. Contohnya seperti pembangkit tenaga dari arus, angin maupun air.
- Hak-hak yang lainnya serta kewajiban berdasarkan Konservasi Hukum Laut yang berlaku.
- Yurisdiksi yang memiliki hubungan dengan membuat dan menggunakan pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan lainnya; melakukan penelitian ilmiah tentang kelautan; dan melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut serta tanah yang berada di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi maupun kewajiban Indonesia di ZEE dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Landas Kontinens Indonesia, persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara tetangga, serta ketentuan hukum internasional yang berlaku.
Fungsi dan manfaat
ZEE memiliki beberapa fungsi dan manfaat, sebagai berikut:
- Seluruh kekayaan alam yang ada dalam ZEE adalah milik negara pantai yang mengklaim. Di dalamnya ada beberapa peraturan serta seluruh bentuk kebijakan hukum yang membahas mengenai kebebasan dalam bernavigasi serta terbang di atas di atas wilayah tersebut dan melaksanakan aktivitas penanaman kabel maupun pipa yang ada di bawah laut.
- Memberikan hak negara atas pembuatan serta penggunaan dari pulau buatan, bangunan yang ada di dalamnya serta instalasi.
- Memperbolehkan negara untuk melakukan berbagai macam riset kelautan, melindungi kelautan sekaligus melestarikan lingkungan laut yang sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan sesuai dengan ZEE.
- Seluruh anggota masyarakat yang berada dalam kawasan Zona Ekonomi Eksklusif tersebut diberikan izin untuk melakukan kegiatan mata pencaharian serta memenuhi seluruh kebutuhan potensi dari biota laut yang ada di dalamnya. Namun, mereka harus tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara tersebut.
- Jadi media untuk mempertahankan keamanan wilayah laut dari sektor pertahanan serta militer.
- Jadi batasan agar negara asing atau negara tetangga tidak memanfaatkan maupun mengambil sumber daya alam di wilayah tersebut.
- Negara bergaris pantai, biasanya akan memiliki 90 persen dari seluruh ikan yang dapat dijual, 84 persen dari cadangan minyak dunia serta 1 persen dari cadangan pangan.
- Bisa meningkatkan pemasukan, terutama apabila wilayah tersebut dapat mengelola wilayahnya dengan baik.
- Memberikan tambahan luas wilayah laut yang dimiliki oleh suatu negara.
- Membantu negara dalam merawat sekaligus mempertegas batas-batas wilayah dari suatu negara.
Demikianlah rangkuman tentang konsep dari ZEE, semoga semakin menambah pemahaman tentang betapa pentingnya menerapkan batas ZEE sebuah negara. Banyak hal terkandung di dalam penerapan ZEE, mulai dari ekonomi, politik, sosial, yang berkaitan dengan kadaulatan negara.
