Realisasi Padat Karya Tunai Tata Guna Irigasi Capai 95,68 persen
P3TGAI targetkan 11.968 lokasi dan anggaran Rp2,7 triliun.
Sistem Irigasi di Indonesia. (ShutterStock/rahmat andriansa)Jakarta, FORTUNE – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan bahwa realisasi Padat Karya Tunai (PKT) 2021 dari Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) sudah mencapai 95,68 persen dengan angka Rp2,4 triliun. Tercatat (23/9), serapan tenaga kerja pun mencapai 190.958 orang di 10.735 lokasi.
Mengutip Antara News (24/9), PKT 2021 untuk P3TGAI memiliki target menjangkau 11.968 lokasi dengan capaian anggaran Rp2,7 triliun. Proses ini dilaksanakan oleh Balai Besar/Balai Wilayah Sungai (BBWS) pada Direktorat jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air di seluruh Indonesia.
P3TGAI mencakup pekerjaan peningkatan saluran irigasi tersier, dari saluran berbahan tanah menjadi pasangan batu/lining. Pekerjaan ini dikerjakan oleh petani atau penduduk setempat. Menurut KemenPUPR, pelaksanaan P3TGAI dilakukan melalui metode swakelola-pola pemberdayaan-partisipatif-padat karya dengan anggaran Rp225 juta. Pembagiannya, Rp195 juta untuk pembangunan fisik dan Rp30 juta untuk pendampingan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa tujuan utama PKT di sektor sumber daya air (SDA) ini adalah membangun dan memperbaiki saluran irigasi desa, yang pengerjaannya dilakukan oleh petani dan penduduk setempat. Mereka akan diberi upah dan dapat menambah penghasilan yang akan meningkatkan peredaran uang di desa serta merangsang pemulihan ekonomi lokal.
P3TGAI di Desa Cileunya, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
Salah satu contoh pelaksanaan P3TGAI yang masih berjalan adalah pembangunan irigasi tersier di Desa Cileuya, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Infrastruktur ini dibangun untuk mendistribusikan air hingga ke area persawahan.
“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian, bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata. Air akan mengalir sampai ke sawah-sawah petani,” kata Basuki dalam pernyataan resminya di situs Kementerian PUPR.
Selain itu, karena proyek ini dikerjakan melalui PKT, maka petani pekerja pun diberi upah harian atau mingguan, sehingga menambah penghasilan petani atau penduduk desa, terutama dalam antrean musim tanam dan panen. Program ini, menurut Basuki, akan mengurangi angka pengangguran akibat pandemi Covid-19.
Saluran irigasi tersier di Desa Cileuya ini dibangun oleh BBWS Cimanuk Cisanggarung, Ditjen SDA, dan Kementerian PUPR, sepanjang 665 meter untuk memperluas suplai air di lahan pertanian yang sebelumnya 15 hektare menjadi 46 hektare. Saat ini, proyek sudah menyerap 930 Hari Orang Kerja (HOK) dan melebihi target sebelumnya sebanyak 780 HOK.
Apa itu program PKT Kementerian PUPR?
PKT (Cash for Work) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya dan tenaga kerja, untuk memberikan tambahan pendapatan.
Secara khusus, Basuki menjelaskan bahwa program PKT di Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan. Hal ini diterapkan dalam infrastruktur berskala kecil dengan pekerjaan sederhana yang tidak terlalu membutuhkan teknologi.
“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok. Pola pelaksanaan PKT juga memperhatikan protokol physical and social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar Basuki.
Secara total, alokasi anggaran PKT tahun 2021 di KemenPUPR mencapai Rp23,24 triliun dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,23 juta orang.
PKT adalah bagian dari pembangunan infrastruktur terpadu
PKT merupakan bagian dari pembangungan infrastruktur terpadu yang dilakukan KemenPUPR untuk dapat meningkatkan daya saing, menjamin keadilan sosial, dan memperkuat persatuan nasional. Hal ini juga menjadi prioritas dalam rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
"Pembangunan infrastruktur tidak bisa berdiri sendiri, namun harus dikoneksikan dengan pengembangan wilayah-wilayah produktif seperti area industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga berusaha sebaik mungkin memperhatikan aspek pelestarian lingkungan mulai dari tahap desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan," kata Basuki Forum Internasional Integrated Infrastructure Development (InFInID) 2021 (21/9).
Basuki mendorong segala bentuk inovasi dalam pembangunan infrastruktur, seperti halnya PKT. Ia mengapresiasi hal ini karena dapat memberikan nilai tambah dan memberikan sentuhan humanis dalam setiap pembangunan.
