Begini Kronologi Kasus KSP Indosurya yang Rugikan Nasabah Rp106 T

Setelah itu, nasabah menerima undangan untuk bertemu dengan pihak KSP pada 12 Maret 2020. Dalam pertemuan tersebut, tiap nasabah diminta memilih opsi pembayaran yang diinginkan. Pilihan tersebut  bergantung pada AUM per nasabah dengan tempo pembayaran 3–10 tahun.

Tidak lama kemudian, isu soal KSP Indosurya pun mereda, meski hanya sesaat. Pada Juni 2021, masalah tersebut kembali menyeruak.

DPR RI bahkan sempat memanggil Kementerian Koperasi sebagai respons atas kasus tersebut. Dari situ terungkap KSP Indosurya telah mengalamigagal bayar hingga masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Putusan pertama jatuh pada 17 Juli 2020, kemudian ada proses banding dan PKPU sudah diputuskan pada akhir Desember 2020.

Jaksa kasus ini mengungkapkan banyak korban mengalami stres, bahkan hingga meninggal dunia. Karenanya, jaksa menyatakan terus berupaya menyita aset-aset yang berkenaan dengan Indosurya.

Demi menyeret Henry kembali ke kursi pesakitan, pemerintah melalui Kejaksaan Agung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan bebas dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap kasus penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya.

Putusan itu diambil dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, yang dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana, Kabareskrim Komjen Polisi Agus Adrianto, Deputi 3 KSP bidang Perekonomian, Edy Priyono, Jumat (27/01).

“Putusan kasus Indosurya membuat Indonesia terkejut, pemerintahnya dan rakyatnya. Kasus Indosurya sudah dibahas lama dan dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang sempurna sebagai pelanggaran pidana baik oleh Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan PPATK tetapi dinyatakan bebas oleh pengadilan,” kata Mahfud. 

Dia mengatakan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah jelas: melanggar UU Perbankan pasal 46 karena menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin.

Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah segera melaksanakan putusan PKPU untuk mengambil aset milik KSP agar dapat dibagikan kepada anggota.

Mahfud juga menyinggung revisi UU Perkoperasian yang sudah mendesak dilakukan. Karena itu, pemerintah akan memohon pengertian DPR untuk mempercepat revisi UU koperasi karena sangat banyak penipuan berkedok koperasi.

“Masyarakat juga saya minta hati-hati agar tidak sembarangan menyimpan uang, pilih usaha yang resmi dan legal,” ujar Mahfud.