Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan realisasi sementara belanja negara tahun 2021 mencapai Rp2.786,8 triliun atau 101,3 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp2.750 triliun.
"Artinya negara membelanjakan Rp36,7 triliun lebih tinggi dari APBN, atau tumbuh 7,4 persen dari tahun lalu," ujarnya dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2021 di Jakarta, Senin (3/12).
Ia menjelaskan, tahun lalu realisasi belanja negara juga sudah tinggi yakni mencapai Rp2.595,5 triliun. Namun angka tersebut tak mencapai target APBN 2020 yang sekitar Rp2.700 triliun.
Sementara di tahun ini, realisasi belanja negara berhasil tumbuh 12,4 persen dibandingkan 2019, yakni Rp2.309,3 triliun. Dengan demikian, terlihat belanja negara yang terus tumbuh setiap tahunnya.
"Makanya kalau pendapatan negara tidak bisa mengejar, defisitnya bisa naik. Jadi kalau kita lihat belanja kita masih cukup tinggi," tegas Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, realisasi sementara belanja negara tahun 2021 meliputi belanja pemerintah pusat Rp2.001,1 triliun atau terealisasi 102,4 persen dari target Rp1.954,5 triliun. "Ini artinya pemerintah pusat belanja 9,2 persen lebih tinggi dari tahun lalu, Rp1.833 triliun. Tahun lalu pemerintah pusat itu belanjanya lumayan tinggi, 22,5 persen tumbuhnya," terangnya.
Belanja pemerintah pusat ini ditopang belanja kementerian/lembaga (k/l) yang mencapai Rp1.189,1 triliun atau 15,2 persen di atas anggaran awal yang sebesar Rp1.032 triliun atau tumbuh 12,2 persen dibandingkan tahun lalu. "Belanja k/l dalam hal ini Rp13,2 persen dibandingkan tahun lalu yang Rp1.059,6 triliun yang waktu itu tumbuh di atas 20 persen. Jadi ini belanja k/l menjadi motor luar biasa," imbuhnya,
Sementara belanja non k/l tercatat sebesar Rp812 triliun atau 88 persen dari target APBN Rp922 triliun. "Tapi Rp812 triliun ini pun sudah tumbuh 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang Rp773,3 triliun," jelasnya.
Di luar itu, ada realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang mencapai Rp785,7 triliun atau 98,8 persen dari target Rp795,5 triliun. "Dalam hal ini terlihat belanja pemerintah pusat yang menyebabkan APBN agar bisa countercyclical karena belanja COVID-19, yang memang selain untuk kebutuhan kesehatan, tetapi juga untuk bidang sosial dan belanja lainnya," ucap dia.
Menurut Bendahara Negara, realisasi TKDD relatif stabil dan tumbuh tiga persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang sebesar Rp762,5 triliun.