Bertemu Kongres AS, Jokowi Bahas Sejumlah Isu Bilateral

Menurut Menlu, salah satu hal yang ditekankan presiden dalam pertemuan dengan delegasi kongres AS mengenai kemitraan yang didasarkan kesetaraan dan menghasilkan kerja sama saling menguntungkan (win-win).

"Ini betul-betul ditekankan oleh kedua belah pihak,” ujarnya.

Pertemuan itu juga membahas tentang kesepakatan perdagangan bebas terbatas antarnegara atau limited free trade agreement.

Melansir Reuters (10/4), Indonesia telah mengusulkan perjanjian perdagangan bebas untuk beberapa komoditas mineral yang diekspor ke AS, sehingga perusahaan yang terlibat dalam rantai pasokan baterai kendaraan listrik yang beroperasi di negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dari kredit pajak AS.

Meski Indonesia tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS, tapi produk nikel indonesia bisa menjadi komoditas penting dalam rantai pasokan kendaraan listrik AS.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan kepada para delegasi bahwa Indonesia akan jadi tuan rumah dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN 2023, yang akan diadakan di Labuan Bajo, pada 9-11 Mei 2023.

Untuk itu, Presiden mengapresiasi dukungan AS pada keketuaan Indonesia di ASEAN, sebagai salah satu mitra penting bagi ASEAN. “Presiden juga mengharap agar Amerika terus memberikan dukungan, support terhadap implementasi dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific,” kata Menlu.

Isu keempat yang menjadi pembahasan dalam pertemuan Jokowi dengan delegasi AS, ialah terkait peningkatan kerja sama ekonomi yang kerap menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia. “Presiden menekankan pentingnya isu akses pasar dan perlakuan non-diskriminasi terhadap barang-barang ekspor Indonesia ke AS,” katanya.

Jokowi menyampaikan tekad kuat Indonesia membangun industri hilir yang kuat. Untuk itu, ia berharap AS mendukung penguatan industri hilir Indonesia. "Dan mengharapkan Indonesia bisa jadi bagian dari rantai pasok AS dan dunia,” ujar Menlu.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi juga mengharapkan AS kembali memberi dukungan dan memperpanjang pemberian fasilitas GSP (generalized system of preferences).

Untuk diketahui, GSP adalah merupakan fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk, yang diberikan secara unilateral oleh Pemerintah AS kepada negara-negara miskin dan berkembang di dunia untuk meningkatkan ekonomi mereka dan keluar dari kemiskinan.

GSP mempromosikan pembangunan berkelanjutan di negara-negara penerima dengan membantu negara-negara ini untuk meningkatkan dan mendiversifikasi perdagangan mereka dengan Amerika Serikat.