Menkes Sebut Vaksin Booster Bakal Berbayar, Begini Ketentuannya

Sedangkan bagi masyarakat kurang mampu, pemerintah sudah menyiapkan mekanisme Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk pemberian vaksin. Masyarakat bisa membeli vaksin Covid-19 secara mandiri di Apotek, Puskesmas, atau Rumah Sakit, meski proses penyuntikannya hanya bisa dilakukan Puskesmas atau RS.

Menkes sebelumnya menyatakan bahwa rencana kebijakan vaksin berbayar ini bukan ajang pemerintah untuk memperjualbelikan vaksin Covid-19. “Kita kan dalam masa transisi dari pandemi menjadi endemi yang paling penting adalah intervensi pemerintah diturunkan, partisipasi masyarakat ditingkatkan termasuk juga vaksinasi," katanya.

Menurutnya, kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari kewajiban menjalankan protokol kesehatan pada masa transisi pandemi Covid-19 menuju endemi. Hal ini demi mengantisipasi munculnya varian-varian baru Covid-19.

“Kita akan lebih agresif mengenai prokes, vaksinasi, mengenai varian-varian baru, karena kenaikan kasus Covid-19 karena adanya varian baru, bukan karena mobilitas, bukan acara-acara,” ujar Budi.

Terkait dengan status pandemi Covid-19, Menkes mengatakan sudah berkomunikasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengubah statsus menjadi endemi.

WHO, menurutnya akan meninjau kondisi Covid-19 di berbagai negara di dunia, terutama dampaknya pada angka kematian serta perawatan di RS. "Kalau angka yang masuk RS, masuk ICU, dan wafat sudah sama dengan penyakit menular lain, seperti influenza, TBC, malaria, demam berdarah, artinya ini adalah masuk kategori infeksi biasa," ujarnya.

Menurutnya kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini sudah terkendali dengan tidak adanya kenaikan kasus selama 12 bulan terakhir. "Tahun ini adalah tahun kita akan geser dari pandemi ke endemi, kita sudah punya framework-nya," kata Budi.

Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, sempat mengatakan bahwa vaksin berbayar diterapkan untuk mengurangi beban subsidi pemerintah, sekaligus membantu masyarakat yang kurang mampu, untuk bisa terus mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Ia menjamin bahwa harga vaksinasi pun nantinya tidak akan memberatkan. "Sehingga rasa solidaritas saling membantu ada dan beban subsidi ini bisa terkurangi. Bagi mereka yang bukan pemegang PBI dia diberikan bisa bayar sendiri dengan harga yang wajar terjangkau dan tidak memberatkan," katanya, pada Kamis (26/1)

Melalui laman resminya, Kemenkes mulai memberlakukan program vaksinasi booster kedua bagi masyarakat umum yang berusia 18 tahun ke atas, mulai 24 Januari 2023 secara serentak di seluruh Indonesia. Tiket vaksinasi booster kedua akan secara bertahap didistribusikan kepada kurang lebih 54 juta masyarakat umum yang sudah booster pertama.

Adapun mekanisme pemberian vaksinasi booster kedua telah diatur dalam urat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/380/2023 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Booster Ke-2 Bagi Kelompok Masyarakat Umum yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2022, dengan rincian: