BPKM Catat 1,8 Juta UMK Baru Dengan Nilai Investasi Rp318,6 Triliun

Menurut Bahlil investasi pada skala UMK berasal hanya dari dalam negeri. Lima sektor berkontribusi dalam perolehan investasi ini: Perdagangan dan Reparasi Rp106,8 triliun; jasa lainnya Rp58,7 triliun; konstruksi Rp58,1 triliun; hotel dan restoran Rp25,8 triliun; dan perkebunan-peternakan Rp12,6 triliun.

"Kontribusi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional kita cukup signifikan dengan memperlihatkan data ini," ujarnya.

10 lokasi dengan investasi UMK terbanyak ada di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Banten, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, Bali, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Bahlil memastikan pengurusan izin bagi UMK lewat sistem OSS akan berlangsung cepat dan tidak dipungut biaya alias gratis. Sistem OSS berbasis risiko diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2021 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), khususnya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

"Dalam catatan kami, paling lama [pengurusan] 30 menit dan gratis. Tidak dikenakan biaya baik sertifikat halal maupun SNI," kata dia.

NIB yang dimiliki pelaku UMK dengan risiko rendah berlaku pula sebagai perizinan tunggal, yaitu termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi jaminan produk halal.

Kendati perizinan UMKM tidak menabrak kendala, Bahlil mengakui masih belum ada penyempurnaan pelayanan yang cepat bagi pelaku usaha berskala besar.

"Belum full kita selesaikan NIB terkait pengusaha skala besar yang risikonya besar. Itu terkait Amdal dan izin lokasi KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Itu kami akui...Itu yang harus kami perbaiki," ujarnya.