BPKP Mulai Audit Izin Perusahaan Sawit, Ini yang Diperiksa

Ateh mengatakan, dalam surat arahan Luhut meminta audit dapat diselesaikan dalam tiga bulan. Namun, jika proses audit urung rampung seperti target waktu yang ditentukan, maka proses dapat dilanjutkan lagi.

"Nanti disitu kita lihat, baru kita tentukan arah audit, tujuan audit, audit begitu, tidak tiba tiba masuk ke perusahaan mana aja, Ya belum," ujar Ateh.

Soal penetapan harga, Ateh mengatakan mengenai kemungkinannya mempertahankan proses harga yang selama ini berjalan. Pasalnya, Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia namun untuk acuan harga kelapa sawit mengikuti Malaysia. 

"Kan kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia tapi kok menetapkan harganya ikutin Malaysia. Kenapa bisa begitu, itu pertanyaan yang akan kita tanyakan nantinya," kata Ateh. 

Ateh menuturkan, akan ada sejumlah perusahaan sawit besar dan perusahaan asing yang akan diperiksa. Namun, dia enggan merinci daftar perusahaan yang akan diaudit. 

BPKP juga akan mengkaji berapa besar perbandingan lahan petani dengan lahan milik perusahaan besar. "Kita kan sekarang bantu petani supaya harga TBS (tandan buah segar) tinggi TBS-nya supaya jadi Rp 3.000. Kalau petani cuma 10 persen, kan berarti perusahaan juga yang dapat," ujarnya.

Pasalnya, kebijakan pengawasan perusahaan sawit adalah proyek yang sangat besar sehingga tidak bisa terburu-buru. Permasalahan terbesar saat ini adalah minimnya data soal industri kelapa sawit. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bisar Pandjaitan mengatakan, audit akan dilakukan terkait izin HGU perkebunan kelapa sawit, perusahaan dan lainnya. Audit ini dilakukan sebagai salah satu cara membenahi tata kelola industri kelapa sawit dari hulu hingga hilir.