Buat Resah, OJK Kaji Larangan Penagihan Pinjol oleh Debt Collector

Wimboh juga mengatakan, saat ini masih banyak pelaku industri fintech hingga perusahaan pembiayaan multifinance (leasing) yang menggunakan jasa penagih dari pihak ketiga atau outsourcing. Hal tersebut menurutnya membuat lengah pengawasan di lapangan saat proses penagihan.

“Karena debt collector ini outsorcing, ini sulit untuk melacak. Untuk itu kami terus akan melakukan perbaikan perbaikan,” tambah Wimboh.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) M. Mahfud MD juga meresahkan proses penagihan yang terjadi pada pinjol illegal. Menurutnya, tak sedikit oknum debt collector yang melakukan cara kasar untuk menagih utang nasabah.

“Ada orang diminta fotonya kepalanya yang cantik sebagai peminjam, lalu badannya badan orang lain yang sedang telanjang bulat. Lalu dikirim ke peminjam. Kalau kamu tidak bayar akan saya sebar foto ini,” ungkap Mahfud.

Tak hanya itu, OJK juga terus mendorong fintech resmi atau terdaftar untuk bisa menurunkan suku bunganya agar dapat bersaing dengan industri. Hal tersebut sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pinjol resmi.

“Sehingga nanti yang ada yang berizin bisa memberikan manfaat yang besar dengan suku bunga yang lebih murah. Lalu service yang begitu bagus etika yang lebih baik terdepan,” kata Wimboh.

Sebagai informasi saja, bunga yang ditetapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) maksimum 0,8 persen per hari (termasuk biaya-biaya).

Sebagai informasi saja, sampai dengan 3 Januari 2022, total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang berizin di OJK adalah sebanyak 103 perusahaan.

Dari seluruh fintech berizin tersebut sudah menyalurkan pembiayaan senilai Rp295,85 triliun hingga Desember 2021. Nilai tersebut naik 89,7 persen dibanding periode sama tahun lalu.