Bulog Tindak Lanjuti Penugasan Impor 2 Juta Ton Beras

Sementara itu, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai langkah pemerintah untuk mengimpor 2 juta ton beras dalam periode panen raya merupakan keputusan pahit. 

“Izin impor dikeluarkan saat panen raya ini amat jarang terjadi. Sebab, saat panen raya biasanya pasokan gabah atau beras melimpah dan harga turun,” kata Khudori melalui keterangannya, Senin (27/3).

Menurutnya, kebijakan untuk impor beras ini dilematis. Di satu sisi, saat ini petani sedang menikmati harga gabah tinggi di masa panen raya. Biasanya, saat panen raya harga gabah anjlok. Di sisi lain, tingginya harga harga gabah membuat Bulog kesulitan melakukan penyerapan. Hingga 24 Maret, penyerapan Bulog baru 48.513 ton.

Tahun ini, Badan Pangan Nasional atau Bapanas meminta Bulog menyerap 2,4 juta ton beras petani domestik, yang 1,2 juta di antaranya akan menjadi stok akhir tahun. Dari target itu, 70 persen diharapkan bisa diserap selama panen raya sampai Mei nanti. Namun, menurut Khudori, target tersebut sulit dipenuhi.

Sementara itu, pada pekan lalu, CBP yang ada di gudang Bulog hanya 280.000 ton. Sementara mulai Maret hingga Mei nanti Bulog harus menyalurkan bantuan sosial (Bansos) beras untuk lebih dari 21 juta keluarga kurang mampu. Masing-masing keluarga akan mendapatkan beras 10 kilogram. Artinya, perlu 630.000 ton beras.

Kebutuhan itu akan sulit dipenuhi jika mengandalkan penyerapan atau pengadaan dari dalam negeri. Meski Bapanas menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GHKP) menjadi Rp5.000 per kilogram dan beras di gudang Bulog Rp9.500, harga gabah dan beras di pasar masih lebih tinggi ketimbang HPP.

“Bisa saja Bulog menyerap lewat mekanisme komersial. Jika ini ditempuh, boleh jadi CBP akan membaik jumlahnya. Dampaknya, bisa membuat harga beras naik,” ujar Khudori.