BUMN Diminta Bantu Distribusi MGC, Erick Thohir: Kita Pelajari Dulu
Jakarta, FORTUNE – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku diajak ikut Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) ihwal stabilitas minyak goreng dalam negeri. Menurutnya, pihak perusahaan BUMN diminta untuk ikut intervensi melalui jalur distribusi minyak goreng curah (MGC).
Namun, hingga kini dia mengaku belum memutuskan untuk andil atau tidak. “Kita pelajari dulu. Jangan sampai kita bilang sanggup, padahal kita enggak sanggup,” katanya saat ditemui di Kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (27/4).
Kendati begitu, ia mengatakan perusahaan BUMN berfungsi sebagai penyeimbang pasar. Jika suatu komoditas dikuasai segelintir orang, hal tersebut akan membuat industrinya sakit.
“Tidak mungkin pasar dimonopoli satu pihak,” ujarnya.
Pada Minggu (24/4), pemerintah melakukan rapat koordinasi terbatas tentang Tindak Lanjut Kebijakan Terkait Minyak Goreng bersama kementerian/lembaga, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, hingga Dirut Perum Bulog Budi Waseso.
Hasil rapat tersebut diumumkan oleh Airlangga pada Selasa malam (27/4), yang memastikan hanya melarang bahan baku minyak goreng yakni refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein sampai harga minyak goreng bisa turun jadi Rp14 ribu per liter.
"Karena ini kebijakan semata-mata agar kegiatan yang terkait minyak di masyarakat bisa diakses lebih baik," ujar Airlangga secara virtual.
Ada tiga jenis kode HS yang dilarang ekspor, yaitu 15119036, 15119037, dan 15119039. Sementara di luar itu, tetap bisa diekspor.
Menurut Airlangga, kebijakan ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dengan melihat kondisi yang ada. “Ini semacam regulatory sandbox yang akan terus disesuaikan,” katanya.