Jakarta, FORTUNE – Center of Economic and Law Studies (Celios) menyuarakan delapan tuntutan ekonomi kepada pemerintah setelah terjadi rentetan demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya tuntutannya ialah mencopot Sri Mulyani Indrawati dari posisi Menteri Keuangan.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyatakan kinerja Sri cenderung kurang maksimal dalam mengelola anggaran APBN sehingga menyebabkan penurunan pendapatan pajak dan tingginya rasio utang.
“Kita mengkritisi Sri Mulyani itu dalam artian bahwa dia gagal. Sekali lagi dia gagal dalam mengelola rasio bunga utang itu terhadap penerimaan perpajakan. Dan ini tidak bisa diukur hanya dari hutang terhadap produk domestik bruto,” kata Bhima saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/9).
Ia juga menyatakan, beban pembayaran bunga utang semakin menurunkan kapasitas fiskal karena porsinya semakin tinggi dibandingkan penerimaan pajak. Berdasarkan data Celios, rasio bunga utang terhadap penerimaan pajak di tahun 2025 mencapai 25,3 persen atau meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 19,9 persen.
Bank Indonesia (BI) mencatat, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tembus US$435,6 miliar atau sekitar Rp7.077 triliun pada Mei 2025. Dari nilai tersebut, ULN pemerintah mencapai US$209,6 miliar, atau naik 9,8 persen.
“Untuk membayar kewajiban bunga utang, seperempat penerimaan pajak habis terpakai,” kata Bhima.