Jakarta,FORTUNE — Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, mempertanyakan efektivitas penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank.
Pasalnya, guyuran likuiditas yang totalnya telah mencapai Rp300 triliun ke sejumlah bank besar justru tidak mendongkrak kredit sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini bisa terlihat dari data Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan kredit UMKM mengalami kontraksi 0,5 persen secara tahunan pada Januari 2026.
Dilihat lebih spesifik, penurunan lebih dalam juga terjadi pada kredit modal kerja UMKM yang turun 4,8 persen (YoY). Pada umumnya, kredit modal kerja digunakan pelaku UMKM untuk membeli bahan baku usaha.
Dari data yang sama, pertumbuhan kredit yang tumbuh kencang berasal dari sektor korporasi yang mencapai 15,2 persen (YoY). Kondisi ini diindikasikan berasal dari refinancing kredit lama ke kredit baru pada perusahaan besar.
“Uang dari suntikan dana SAL larinya ke sektor apa? Memang sepertinya bukan ke kredit usaha rakyat. Uangnya sebenarnya tidak berputar ke ekonomi masyarakat bawah,” kata Bhima dalam posting akun Instagram @celios.id, Minggu (29/3).
Bhima juga menyoroti tingginya kredit menganggur yang tidak disalurkan atau undisbursed loan di bank. Nilainya pun mencapai Rp2.506 triliun. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan likuiditas bank tidak kering, melainkan cerminan dari bentuk kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit di tengah tingginya risiko usaha.
“Fenomena lazy bank atau bank yang disebut malas menyalurkan kredit ini bukan karena kurang likuiditas, tapi khawatir debitur tidak bisa mengembalikan uangnya, mengembalikan pinjamannya, karena risiko memang lagi tinggi,” ujarnya.
Bhima berharap Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, lebih cermat mengalokasikan dana pemerintah. Sebab, dana SAL sebenarnya bisa dialokasikan sebagai cadangan fiskal demi mengantisipasi pelebaran defisit APBN, khususnya akibat tekanan subsidi energi menyusul memanasnya kondisi di Timur Tengah.
Ditambah lagi, defisit APBN pada 2025 telah mencapai 2,92 persen terhadap PDB atau mendekati ambang 3 persen seperti yang disyaratkan oleh undang-undang.
Defisit APBN hingga Februari 2026 mencapai Rp135,7 triliun atau 0,53 persen dari PDB,
Sebagai konteks, pada pertengahan Maret lalu Purbaya kembali mengguyur likuiditas perbankan melalui penempatan SAL pemerintah senilai Rp100 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Jakarta. Ia menilai likuiditas perbankan nasional tengah kering lantaran dinamika pasar di tengah meningkatnya kebutuhan dana tunai masyarakat saat Idulfitri.
“Kalau bond yield naik 0,1 persen saya sudah perhatikan. Ini naik 0,4 persen, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank. Saya cek, oh betul bank kurang [likuiditas]. Saya tambah lagi masukin ke sistem,” kata Purbaya.
Sebelumnya, pemerintah telah menggyur bank dengan dana SAL senilai Rp200 triliun. Dengan demikian, total SAL yang mengalir ke bank mencapai Rp300 triliun.
Bank-bank yang telah menerimanya adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, BSI, hingga Bank Jakarta.