Wamenko Dradjad Bantah Daya Beli Melemah, Klaim Masyarakat Pilih Jalan-Jalan
Dradjad Wibowo membantah daya beli masyarakat melemah berdasarkan data aktivitas transportasi, pariwisata, restoran, hotel, dan transaksi QRIS.
Pola konsumsi bergeser dari belanja luring ke transaksi elektronik, seiring gaya hidup yang lebih banyak melakukan mobilitas dan travelling.
Inflasi dinilai lebih dipengaruhi biaya dan pasokan, sementara pemerintah berencana memperkuat ketersediaan barang dan pencatatan aktivitas ekonomi.
Jakarta, FORTUNE - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Wibowo membantah bahwa daya beli masyarakat saat ini mengalami pelemahan. Hal ini disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS, Jakarta, Senin (12/10).
“Yang pertama bisa saya sampaikan, itu tidak betul kalau daya beli di Indonesia itu melemah, itu salah. Daya beli tidak melemah,” katanya di Kantor BPS, Jakarta, Senin (12/10).
Dradjad mengatakan bahwa klaim tersebut disimpulkan setelah mendapatkan sejumlah data dari BPS, mulai dari data pertumbuhan aktivitas sektor transportasi hingga pariwisata. “Nah transportasi itu tinggi sekali, karena apa? Karena masyarakat kita rupanya sekarang banyak yang senang jalan-jalan,” kata Dradjad.
Kenaikan aktivitas transportasi tersebut juga mengerek konsumsi dari sektor restoran dan hotel. Selain itu, Dradjad mengatakan bahwa kuatnya daya beli masyarakat juga dicerminkan dari transaksi QRIS yang meningkat di atas 1100 persen. “Ya kalau transaksi QRIS meningkat drastis, itu kan nantinya memang banyak transaksi, banyak konsumsi. Jadi yang terjadi, itu bukan daya beli melemah,” ujar Dradjad.
Pada saat yang sama, Kepala BPS Amalia juga mengatakan bahwa pergeseran konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh gaya hidup yang berbeda. "Pertumbuhannya lebih tinggi untuk transportasi, restoran, dan hotel. Karena memang konsimsi masyarakat yang lebih kepada mobilitas dan travelling," ujar Amalia.
Selain daya beli, pemerintah juga menyoroti mengenai inflasi. Menurut pembahasan dengan BPS, Dradjad mengatakan bahwa inflasi di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor biaya dan pasokan atau cost-push inflation dan bukan disebabkan oleh demand. Oleh sebab itu, pengendalian inflasi perlu dilakukan dengan memperkuat ketersediaan barang.
“Pengendalian inflasi itu bisa dilakukan dengan mendorong supply,” katanya.
Dradjad mencontohkan, keterbatasan pasokan komoditas seperti cabai dan alpukat dapat mendorong kenaikan harga. Sementara itu, untuk sejumlah produk elektronik, ketergantungan pada impor turut memengaruhi pembentukan harga.
Pemerintah juga berencana memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kualitas pencatatan aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan perusahaan dan badan usaha milik negara di daerah yang belum sepenuhnya tertangkap dalam statistik.
