Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mencapai Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari PDB.
Defisit tersebut lebih rendah dari target APBN yang semula dipatok Rp598,2 triliun (2,84 persen PDB) serta target yang telah direvisi dalam Perpres 75/2-23 yang lebih rendah dari sebelumnya, yakni Rp479,9 triliun (2,27 persen PDB).
"Ternyata realisasi kita jauh lebih kecil, yaitu Rp347,6 triliun atau 1,65 persen. Itu hampir setengahnya dari desain awal,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa (2/1).
Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.774,3 triliun atau setara 105,2 persen terhadap target APBN yang telah direvisi menjadi sebesar Rp2.637,2 triliun. Sementara dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp2.635,8 triliun, realisasi pendapatan negara tumbuh 5,3 persen.
Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp3.121,9 triliun atau setara 100,2 persen dari target APBN yang telah direvisi, yakni Rp3.117,2 triliun. Dibandingkan dengan periode sama pada 2023 yang sebesar Rp3.096,3 triliun, belanja negara tahun ini hanya tumbuh 0,8 persen.
Kemudian, pada pos pembiayaan anggaran, pemerintah menyatakan realisasinya mencapai Rp359,5 triliun atau 74,9 persen dari target APBN yang telah direvisi yang mencapai Rp479,9 triliun. Jumlah penarikan pembiayaan tersebut turun 39,2 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp591 triliun.
Dengan posisi tersebut, keseimbangan primer APBN 2023 mengalami surplus Rp92,2 triliun.
Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Menurut Sri Mulyani, surplus keseimbangan primer pada 2023 merupakan yang pertama kalinya sejak 2012.