Demi Investasi, Pemerintah Pacu Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

07 Des 2021, 08:53 WIB

Rombongan pejabat Badan Usaha Milik Daerah PT Pembangunan Aceh (PEMA) dan PT Alpine Green meninjau lokasi Kawasan Industri Aceh (KIA) di desa Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Jumat (12/11/2021). ANTARA FOTO/Ampelsa/aww.

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah menyatakan akan terus mengakselerasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) demi mendorong laju investasi serta penyerapan tenaga kerja. Menurut Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Eko S.A. Cahyanto, pada gilirannya hal itu juga untuk mencapai persebaran industri serta pertumbuhan ekonomi.

Saat ini, Indonesia memiliki 19 KEK, terdiri dari 11 KEK industri dan delapan KEK pariwisata. Dari jumlah tersebut, sebanyak delapan KEK tercatat telah beroperasi.

“Kedelapan KEK industri itu adalah KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Galang Batang, KEK Kendal, KEK MBTK (Maloy Batuta Trans Kalimantan), KEK Palu, KEK Bitung, dan KEK Sorong,” kata Eko dalam keterangan resmi, seperti dikutip pada Selasa (7/12). Tiga KEK lainnya masih dalam tahap pembangunan, yaitu KEK Batam Aero Technic (BAT), KEK Tanjung Api-api, dan KEK Gresik.

Komitmen investasi, penyerapan tenaga kerja

Menurut Eko, dari 19 KEK yang telah ditetapkan pemerintah, terdapat total komitmen investasi Rp92,9 triliun dengan realisasi sejauh ini Rp54,6 triliun. “Investasi terbesar diterima KEK Galang Batang dengan jumlah Rp12,8 triliun, kemudian KEK Sei Mangkei sebesar Rp5,2 triliun, dan KEK Kendal sebesar Rp2 triliun,” ujarnya.

Itu juga belum termasuk komitmen investasi dari PT. Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Industri JIIPE Gresik senilai Rp42 triliun. Pada Senin (11/10), PTFI telah melaksanakan ground breaking pembangunan smelter.

Nantinya, PTFI akan membangun fasilitas pemurnian tembaga baru dengan desain kapasitas single line yang mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun serta menyerap 40 ribu tenaga kerja.

KEK juga membantu penciptaan lapangan kerja sehingga mewujudkan pemerataan ekonomi secara regional, katanya. KEK Kendal, misalnya, menyerap tenaga kerja terbanyak hingga 8.690 orang, diikuti KEK Galang Batang sebesar 4.531 orang. “Secara keseluruhan, jumlah tenaga kerja yang telah terserap dengan hadirnya sejumlah KEK telah mencapai lebih dari 27.000 orang,” ujarnya.

Performa ekspor

Eko dalam kesempatan sama menambahkan kinerja ekspor produk-produk dari KEK juga terus berjalan dan bahkan meningkat. Hal itu, menurutnya, menjadi petunjuk bahwa kebijakan pemerintah masih di jalur yang benar.

Dia menyebutkan tahun lalu, misalnya, nilai ekspor dari KEK Sei Mangkei mencapai Rp5,18 triliun. Sedangkan, KEK Palu membukukan pendapatan ekspor Rp79,9 miliar.

Pemerintah, kata Eko, juga terus berupaya mencari terobosan dan solusi terhadap tantangan dunia industri saat ini seperti pasokan bahan baku dan bahan penolong, infrastruktur, utilitas, ketersediaan tenaga ahli, tekanan produk impor, limbah B3, kebutuhan sektor industri kecil dan menengah (IKM), logistik sektor industri, dan penguatan basis data sektor industri.

“Upaya-upaya terobosan itu dilakukan oleh Kemenperin bersama kementerian dan lembaga terkait, di antaranya penetapan harga gas bumi sebesar US$6 untuk tujuh sektor industri, penyediaan SDM yang kompeten melalui program vokasi 3in1 yang didukung kurikulum berbasis industri serta fasilitas super tax deduction,” katanya.

Lalu, membangun platform digital untuk pelaku IKM, kebijakan substitusi impor 35 persen pada 2022, pengelolaan limbah B3 menjadi non-B3 serta kemudahan perizinan lingkungan hidup, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), penguatan basis data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dan penciptaan sistem konektivitas melalui platform National Logistic Ecosystem (NLE).