Jakarta, FORTUNE - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti (AHY), mengungkapkan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran sebagai poin penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Jadi kami perlu pastikan bahwa pembangunan infrastruktur ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen dan tidak ada satupun yang tertinggal," katanya, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (12/9).
Menurutnya, infrastruktur kini dirancang bukan hanya sebagai sarana produktivitas, melainkan juga sebagai alat keadilan sosial dan pengokoh persatuan bangsa. Pemerintah berkomitmen mengubah paradigma pembangunan dari fokus pada jumlah infrastruktur menjadi fokus pada ketepatsasaran.
Oleh karenanya, integrasi pembangunan fisik dan sosial sangat diperlukan. Hal ini diwujudkan melalui percepatan pemerataan antarwilayah, penguatan konektivitas, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar pulau Jawa
Misalnya, ketika membangun sebuah bendungan, kini tak lagi terkait seberapa bagus bendungan tersebut tetapi apakah bendungan itu benar-benar terhubung dengan sistem irigasi yang mampu meningkatkan indeks pertanahan dan pertanian.
"Infrastruktur menjadi tulang punggung untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi dan ketahanan air," ujarnya.
Selain itu, pembangunan harus dilakukan secara berhati-hari sesuai kapasitas finansial negara, sambil menjaga kelestarian lingkungan.
Agus sebelumnya membeberkan beberapa proyek untuk penguatan infrastruktur. Pemerintah akan membangun sarana, prasarana, dan utilitas umum di 456 lokasi pesisir, 858 perdesaan, dan 800 perkotaan, serta penanganan permukiman kumuh di 17 provinsi dan 32 kabupaten/kota.
Selain itu, pemerintah menginisiasi sejumlah program transmigrasi yakni Trans Tuntas yang telah menerbitkan 6.615 SHM untuk transmigran, kemudian Trans Lokal yang dimana 1.299 KK telah ditempatkan pada 10 lokasi, lalu Trans Karya Nusa dengan 95 KK transmigran telah bekerja dalam penempatan Trans Karya Nusantara.
Sementara pada Trans Patriot, sebanyak 2.000 akademisi dan guru besar ditempatkan di 154 lokasi transmigrasi, serta Trans Gotong Royong yang telah tercapai 42 MoU dengan 23 diantaranya Perguruan Tinggi, 2 BUMN, 16 Kementerian/Lembaga dan 1 Lembaga Non Pemerintah.