DPR Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi Jadi Undang-Undang

Johnny mengatakan hadirnya UU PDP diharapkan dapat memberikan kemaujan dari berbagai aspek antara lain dari sisi kenegaraan dan pemerintahan, dari sisi hukum, dalam bidang tata kelola pemrosesan data pribadi, dari sisi ekonomi dan bisnis, serta aspek pengembangan teknologi.

Selain itu, UU PDP juga diharapkan dapat membawa kemajuan dari sisi budaya, pengembangan sumber daya manusia, serta dari sisi hubungan internasional. "Indonesia juga akan jadi negara kelima di Asean yang memiliki payung hukum perlindungan data pribadi yang komprehensif," ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penegakan ketentuan PDP perlu komitmen bersama semua pihak yang terlibat, baik pemerintah sebagai pengawas; aparat penegak hukum; para penyelenggara sistem elektronik, publik dan privat; dan masyarakat.

Ke depannya pemerintah berkomitmen menjalankan langkah penguatan strategis di semua lini baik dalam bidang penyusunan regulasi dan kebijakan perlindungan data pribadi, pengawasan kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif.

"Edukasi dan literasi perlindungan data pribadi secara berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Penyiapan ekosistem dan SDM untuk PDP serta penguat koordinasi kerja sama dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan lintas batas negara," katanya.