KPPU Bakal Panggil Pengusaha Minyak Goreng atas Dugaan Kartel

Kemudian harga minyak goreng naik dan pemerintah mulai membuat sejumlah kebijakan mulai dari satu harga hingga DMO-DPO. Itu di luar kurang efektifnya kebijakan karena tidak bisa membenahi struktur industri yang sudah terintegrasi vertikal, katanya.

"Masalahnya kalau struktur pasarnya sudah cenderung oligopoli—di mana ada integrasi vertikal—tentunya intervensi kebijakan di hilir tanpa membenahi struktur industrinya relatif kurang efektif. Karena posisi tawar-menawarnya ada di perusahaan-perusahaan tersebut," ujarnya.

Ukay meminta pelaku usaha tidak menunda pemanggilan KPPU demi kebaikan perusahaan. "Mereka yang tidak merasa tidak bersalah bisa mengatakan, 'kami tidak terbukti melanggar persaingan usaha yang sehat'," katanya.

Jika praktik kartel terbukti, pelaku akan dijatuhi sanksi. Hukuman maksimalnya bisa denda hingga 50 persen dari total keuntungan yang diperoleh yang bersangkutan. Atau bisa juga dikenakan denda 10 persen dari total penjualannya.

Besaran denda tertuang dalam Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan KPPU ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dan PP Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penelitian oleh KPPU difokuskan pada dua sisi, yakni apakah kenaikan disebabkan kebijakan pemerintah atau terdapat perilaku antipersaingan oleh pelaku usaha. Ukay menyebut bahwa sinyal-sinyal terkait kedua hal tersebut sudah ada.