Jakarta, FORTUNE - Dumping adalah istilah paling sering muncul dalam perdagangan internasional. Kebijakan ini sangat merugikan negara yang menjadi mitra dagang, khususnya produsen lokal.
Lantas, apa itu dumping? Apa dampak dumping? Simak selengkapnya di bawah ini!
Dumping adalah kebijakan pemerintah suatu negara yang menerapkan harga lebih murah untuk barang-barangnya yang diekspor ke negara mitra dagangnya. Bahkan, seringkali harga barang yang diekspor lebih murah dibandingkan harga di dalam negerinya sendiri. Tujuannya, untuk mematikan pesaing atau produk lain di negara mitra dagang tersebut.
Dengan cara tersebut, negara yang melakukan dumping tak hanya dapat memperluas pangsa pasar, melainkan juga menambah devisa negara dan membantu krisis produksi negara lain.
Namun, kebijakan ini dianggap sebagai unfair trade dalam perdagangan internasional. Bahkan di berbagai negara, muncul kebijakan antidumping agar produk-produk yang berasal dari dalam negeri bisa bersaing dengan produk impor.
Kebijakan antidumping ini juga diambil untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masa mendatang. Sebab, biasanya, setelah pangsa pasar dikusai harga produk-produk yang didumping akan dinaikkan kembali dan negara yang mengimpor barang tersebut akan semakin terbebani.
Meski kebijakan dumping dinilai tidak adil dan ditolak oleh sebagian besar negara anggota World Trade Organisation (WTO). Namun, organisasi perdagangan dunia tersebut menganggap bahwa tindakan menjual barang dengan harga lebih murah di luar negeri adalah legal.
Karena tak ada larangan dari WTO tersebut, negara-negara di dunia pada umumnya memiliki regulasinya sendiri guna mencegah politik dumping. Regulasi tersebut secara umum berbentuk pembatasan kuota dan penetapan tarif, seperti yang dilakukan di Indonesia.
Di samping itu, tak adanya larangan dari WTO juga membuat tiap negara melakukan penyelidikan sendiri atas kebijakan dumping. Bahkan seringkali, kebijakan muncul sebagai aksi balasan akibat pembatasan kuota atau penetapan tarif antidumping di negara mitra dagang.
Misalnya, dalam hal BMAD untuk HRP asal China yang disebut di atas. Waktu itu, kebijakan tersebut dirilis dua pekan setelah China menerapkan kebijakan antidumping untuk baja Indonesia.
Pun begitu, ada pula negara-negara yang saling bekerja sama melindungi wilayahnya dari dumping dengan menetapkannya pada perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional.
Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang menerapkan kebijakan antidumping untuk melindungi produk-produk dalam negeri dari serbuan barang impor. Salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Beleid ini juga bertujuan melindungi stabilitas harga produk dan menumbuhkan iklim usaha sehat bagi produsen dalam negeri.
Hingga saat ini, UU tersebut juga jadi acuan pemerintah ketika membuat aturan turunan kebijakan anti-dumping. Sebab, beberapa negara seperti China, Jepang, dan Singapura masih melakukan politik dumping untuk mengurangi stok produk mereka dan mendatangkan keuntungan.
Sebagai contoh, pada pertengahan 2019 lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap produk baja yang diimpor dari China, yakni hot rolled plate (HRP). BMAD merupakan tambahan bea masuk umum (most favoured nation) atau tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perdagangan barang internasional.
Tak hanya HRP dari China, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 111/PMK.010/2019 itu juga dikenakan untuk produk serupa dari Singapura dan Ukraina. Meski demikian, tarif BMAD yang dikenakan kepada ketiga negara tersebut bervariasi. Untuk China, tarif BMAD dikenakan sebesar 10,47 persen. Sementara untuk produk asal Singapura dan Ukraina dikenakan masing-masing 12,5 persen dan 12,33 persen
Dalam pertimbangan PMK itu, disebutkan bahwa pengenaan BMAD didasarkan pada hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). KADI masih menemukan adanya marjin dumping yang dilakukan oleh perusahaan eksportir/eksportir produsen dari Negara India, China, dan Taiwan sehingga dapat disimpulkan praktik dumping masih berlanjut.
"Jika BMAD dihentikan, maka kerugian pemohon akan berulang kembali," terang pertimbangan beleid tersebut.
Secara umum, cara kerja praktik dumping dengan menjual harga suatu barang lebih murah di luar negeri bertujuan untuk menguasai pasar luar negeri. Sedangkan, pasar lokal menjual harga normal atau bahkan lebih mahal.
Setelahnya, pelaku dumping bisa menentukan harga lebih murah atau tidak tergantung dari motif awal melakukan praktik tersebut.
Selain untuk mematikan pesaing atau produk di negara mitra dagang, berikut ini tujuan dari politik dumping yang perlu diketahui:
1. Mengurangi stok produk
Salah satu tujuan dumping adalah untuk mengurangi penumpukan produk di gudang. Muncullah niat dari pelaku dumping untuk memonopoli negara lain.
2. Mendapat keuntungan sebesar-besarnya
Tujuan dumping adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Seperti yang telah dijelaskan di atas, tak jarang banyak yang dijual murah adalah stok produk yang belum terjual. Sisa produk dapat diubah menjadi uang dengan lebih cepat.
3. Invasi pasar
Dapat dikatakan tindakan dumping menginvasi pasar dengan cara merebut konsumen dengan menawarkan harga yang lebih murah. Tentu saja ini akan memicu persaingan tidak sehat dan produsen lokal.
Ada berbagai jenis politik dumping yang dilakukan untuk merebut pasar negara lain, di antaranya:
Berikut ini keuntungan dan kerugian dumping yang perlu Anda ketahui:
Keuntungan dumping:
Kerugian dumping:
Jadi, dumping adalah sebuah tindakan negara dengan menjual produk dengan harga lebih murah dibanding dengan harga lokal. Tentu kebijakan ini memiliki dampak, khususya bagi negara pengimpor.