Satgas Transformasi Digital untuk Lindungi Ekonomi Lokal Akan Dibentuk
Pengaturan akan mengacu pada Cina dan Singapura.
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI terkait pengaturan e-commerce, Selasa (12/9). (Dok. Kemenkop UKM)Jakarta, FORTUNE – Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan pemerintah akan membentuk Satgas Transformasi Digital yang akan bertugas melindungi perekonomian domestik.
Menurut dia, kebijakan transformasi digital harus benar-benar mampu melindungi ekonomi domestik, melindungi produk lokal, serta melindungi produk UMKM dari serbuan produk asing.
"Saat ini Satgas Transformasi Digital yang bertugas melindungi ekonomi domestik sedang disiapkan oleh Mensesneg. Dan dalam waktu dekat, saya akan bertemu dengan Menteri Investasi/BKPM dan Menteri Perdagangan untuk membahas pengaturan ekonomi digital,” kata Teten dalam keteranga yang dikutip Rabu (13/9).
Teten mengatakan pengaturan ekonomi digital di Indonesia akan mengadopsi Cina dan Singapura. "Kedua negara tersebut kita jadikan benchmark dalam hal pengaturan ekonomi digital," kata dia.
Di Cina, kata Teten, ekonomi digital melahirkan ekonomi baru, tapi tidak membunuh pelaku ekonomi lama. Sehingga, dalam kurun 10 tahun dari 2011, perekonomian digital di sana naik 5 kali lipat dengan menyumbang 41 persen terhadap PDB.
"Di Cina, 90 persen dikuasai ekonomi domestik dan sisanya hanya 10 persen oleh asing," ujar Teten.
Pengaturan ekonomi digital masih lemah
Teten mengakui, pengaturan ekonomi digital di Indonesia masih terbilang lemah: 56 persen pasar e-commerce dikuasai asing, sedangkan domestik hanya 44 persen.
"Kalau kita tidak segera mengaturnya, ini akan menjadi ancaman serius bagi ekonomi domestik,” ujarnya.
Ia mengeklaim sudah banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan kondisi yang semakin tidak menguntungkan untuk bisnisnya.
Ia mencontohkan praktik bisnis yang dilakukan platform digital asal Cina, Tiktok, di Indonesia. "Di Cina sendiri bahkan [ada] larangan praktik monopoli oleh platform digital,” kata Teten.
Dia menyakini negara-negara asing tidak kemudian akan meninggalkan Indonesia hanya karena menerbitkan aturan mengenai perekonomian digital yang lebih tegas.
"Pasar digital kita itu yang terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa. Kita harus memiliki keberanian untuk mengatur itu," ujarnya.
Harus ada penguatan regulasi yang sudah ada
Menurut Teten, harus ada kebijakan nasional mengenai perekonomian digital karena Permendag saja tidak cukup. "Untuk itu, Satgas akan disiapkan pemerintah," kata Teten.
Teten menambahkan pengaturan ekonomi digital tidak hanya menyasar e-commerce saja. Ada juga urusan logistik, mobilitas transportasi, hingga infrastruktur dan industri.
"Dan juga ada bisnis media yang saat ini tergerus asing hampir 65 persen" ujarnya.
