Produsen Sepakat Pasok 29 Juta Liter Minyak Goreng ke BUMN Pangan
CPP akan bermanfaat untuk mengintervensi harga.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi saat Rapat Pasokan Minyak Goreng bersama BUMN Pangan dan para produsen minyak goreng, Rabu (8/2). (Dok. Istimewa)Jakarta, FORTUNE - Pemerintah mempercepat pemenuhan cadangan pangan pemerintah (CPP) komoditas minyak goreng. Komitmen awal untuk penyaluran dari produsen minyak goreng ke BUMN Pangan adalah 29 juta liter per bulan dimulai pada Februari–Maret ini.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, mengatakan cadangan minyak goreng pemerintah (CMGP) memungkinkan pihak berwenang untuk mengintervensi pasar demi mencegah gejolak harga minyak goreng menjelang hari besar keagamaan nasional.
“[Kami] mengundang BUMN Pangan dan beberapa produsen minyak goreng membahas penyelenggaraan CPP terkait minyak goreng yang menjadi amanat Perpres 125 Tahun 2022,” ujar Arief.
Dalam pertemuan tersebut, kata Arief, NFA meminta para produsen minyak goreng mendukung upaya pemerintah mewujudkan ketersediaan cadangan minyak goreng pemerintah melalui komitmen penyaluran minyak goreng ke ID FOOD dan Perum BULOG.
“Dalam mewujudkan cadangan minyak goreng, pemerintah perlu kolaborasi yang baik dengan semua pihak, baik antar kementerian dan lembaga, BUMN, serta sektor swasta atau para produsen minyak goreng,” katanya.
Detail alokasi produsen minyak goreng
Dari total 29 juta liter tersebut, ID FOOD akan mendapatkan penyaluran 22 juta liter dan Bulog 7 juta liter.
Jumlah tersebut akan dipasok oleh tujuh produsen minyak goreng: PT Bina Karya Prima (33.000 liter), PT SMART (11 juta liter), Apical Group (8 juta liter), KPN Group (600.000) liter, PT Mahesi Agri Karya (666.000 liter), PT LDC Indonesia (3 juta liter), dan PT Permata Hijau Group (6 juta liter).
Jumlah penyaluran dari PT Salim Ivomas dan PT Tanjung Sarana Lestari akan disampaikan kemudian.
“Komitmen penyaluran produsen minyak goreng ke BUMN Pangan untuk cadangan minyak goreng pemerintah tersebut ditandatangani bersama seluruh perwakilan perusahaan produsen serta turut ditandatangani oleh pihak-pihak yang menyaksikan seperti Satgas Pangan Polri, ID Food, Bulog, serta NFA,” kata Arief.
Komitmen penyaluran ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan penambahan alokasi Domestic Market Obligation (DMO) yang diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi pada 6 Februari lalu.
Perubahan kebijakan dalam mengatur pasokan minyak goreng
Pemerintah telah menambah kebijakan alokasi DMO 50 persen untuk meningkatkan pasokan minyak goreng dalam negeri menjelang Ramadan dan Lebaran. Kebijakan tersebut diiringi dengan perubahan insentif faktor pengali kemasan dan faktor pengali regional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (DMO) minyak goreng yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 126 Tahun 2023.
Dalam keputusan tersebut, ditetapkan insentif faktor pengali kemasan bagi pelaku usaha yang mendistribusikan minyak goreng dengan menggunakan kemasan merek Minyakita: untuk kemasan bantal (pillow pack) 1,5 kali, dan selain kemasan bantal 1,75 kali.
“Penyesuaian kebijakan ini untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng. Kementerian Perdagangan telah menetapkan peningkatan insentif ekspor pengali minyak goreng tersebut agar produsen terdorong untuk meningkatkan produksi dan pasokannya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng kemasan [Minyakita] termasuk untuk penyelenggaraan CPP,” ujar Arief.
