Jakarta, FORTUNE - Ekonom mempertanyakan urgensi dari rencana pembagian telepon seluler (HP) gratis bagi penerima bantuan sosial (bansos).
Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter CORE Indonesia Akhmad Akbar S menilai bahwa pemerintah perlu terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan persoalan utama dalam penyaluran bansos.
“Harusnya rakyat itu butuh apa kan diidentifikasi dulu, kebutuhan mereka apa,” ujar Akbar setelah diskusi 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta Selatan pada Rabu (14/10).
Ia menilai persoalan utama penyaluran bansos selama ini berkaitan dengan ketepatan sasaran, bukan perangkat yang digunakan penerima untuk mengakses bantuan.
Apabila terdapat masyarakat yang seharusnya menerima bansos tetapi tidak mendapatkannya, sementara masyarakat yang tidak berhak justru menerima bantuan, hal tersebut dinilai berkaitan dengan penegakan aturan di tingkat pelaksana.
Akbar juga mempertanyakan urgensi pengadaan HP apabila tujuannya hanya untuk menyelesaikan masalah rekening penerima bantuan. Menurutnya, persoalan tersebut dapat ditangani melalui fasilitas yang sudah tersedia, seperti ATM tanpa harus menyediakan perangkat baru.
“Persoalan itu bukan soal bagaimana menerima uangnya tapi lebih ke salah sasasran penyaluran bansosnya,” katanya.
Selain biaya pengadaan HP, Akbar mengingatkan bahwa penggunaan HP juga berpotensi menimbulkan biaya tambahan bagi penerima, seperti pembelian pulsa. Kemampuan penerima bansos dalam mengoperasikan perangkat tersebut juga perlu menjadi pertimbangan.
“Nanti sudah beli HP, habis itu harus beli pulsa, siapa yang beli pulsanya?,” ujar Akbar.
Di sisi lain, ekonom tersebut menyoroti kondisi anggaran negara yang menurutnya sudah menghadapi tekanan akibat besarnya kebutuhan belanja. Akbar menyebut pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penambahan program baru ketika sejumlah kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah menghadapi pemangkasan anggaran.
Akbar juga mempertanyakan penambahan belanja untuk pengadaan HP di tengah upaya pemerintah meminta kementerian dan lembaga melakukan efisiensi.
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa pemerintah berencana membagikan handphone (HP) gratis kepada masyarakat, seiring dengan program rekening gratis dari pemerintah.
HP tersebut nantinya akan memuat rekening gratis yang otomatis memiliki saldo awal Rp50ribu. Terdapat dua bank yang ditunjuk untuk menyediakan rekening gratis, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).