Era Terakhir Jokowi, Defisit APBN 2024 Dipatok 2,29 Persen

16 Agu 2023, 16:06 WIB

Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Tanimbar, Maluku (kanan) didampingi Ibu Iriana Joko Widodo melambaikan tangan saat tiba di lokasi Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023. (Doc: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Jakarta, FORTUNE – Pada masa terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2024 dipatok 2,29 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Target defisit APBN tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi 2023 yang sebesar 2,84 persen. Hal ini membuktikan pemerintah memegang janji untuk membawa defisit APBN di bawah 3 persen PDB setelah pandemi Covid-19 usai, sesuai dengan mandat yang tertuang dalam Undang-Undang No.2/2020.

“Defisit anggaran sebesar 2,29 persen PDB atau sebesar Rp522,8 triliun,” kata Jokowi pada Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan, Rabu (16/8).

Sejalan dengan itu, keseimbangan primer diperkirakan negatif Rp25,5 triliun, tetapi tetap didorong sehingga dapat bergerak menuju positif.

Postur belanja dan pendapatan negara

Jokowi menjelaskan pendapatan negara pada 2024 direncanakan mencapai Rp2.781,3 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp473,0 triliun, serta hibah Rp400 miliar.

Sementara itu, belanja negara pada 2024 dialokasikan mencapai Rp3.304,1 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.446,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun.

Jokowi mengatakan untuk mendukung transformasi ekonomi dan agenda pembangunan serta melindungi masyarakat dari goncangan, maka postur APBN 2024 didorong tetap sehat.

“Reformasi fiskal harus terus dilakukan secara komprehensif, baik optimalisasi pendapatan, melanjutkan penguatan belanja berkualitas, serta pembiayaan inovatif dan dikelola secara hati-hati,” ujarnya.

Menekan angka kemiskinan dan pengangguran

Pada 2024, Jokowi juga menargetkan tingkat pengangguran hingga kemiskinan dapat ditekan. Tingkat pengangguran terbuka pada 2024 ditargetkan 5 persen hingga 5,7 persen, dan kemiskinan 6,5 persen sampai 7,5 persen.

Sedangkan, gini ratio atau tingkat ketimpangan tahun depan ditargetkan berada pada kisaran 0,374-0,377.

“Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 sampai dengan 108 dan 107 sampai dengan 110,” ujarnya.