ESDM Akan Batasi Izin Pembangunan Smelter Nikel
Jakarta, FORTUNE - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal membatasi pembangunan pabrik pemurnian mineral (smelter) nikel kelas II lantaran perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan biji nikel.
Jika tidak diatur, maka smelter yang sudah terbangun dikhawatirkan tidak mendapatkan pasokan bijih nikel yang cukup untuk berproduksi.
"Kementerian ESDM sudah ada rencana untuk melakukan pembatasan. Dari Kemenkomarves juga mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan lagi izin untuk pembangunan smelter jenis untuk proses pyrometalurgi untuk nikel kelas II," ujar Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara, Irwandy Arif, dalam keterangannya Kamis (19/10).
Irwandy mengatakan pemerintah akan mengkaji secara komprehensif kebijakan ini, terutama untuk proses nikel yang ada di Indonesia, baik nikel berkadar rendah (limonite) maupun nikel berkadar tinggi (saprolite).
"Saat ini nikel yang mengalami proses pyrometalurgi ke arah stainless steel ada 44 smelter dan yang menggunakan proses hydrometalurgi ke arah baterai itu ada 3 smelter. Konsumsi biji nikel untuk pyrometalurgi dengan saprolite adalah sebesar 210 juta ton per tahun dan limonate sebesar 23,5 juta ton per tahun," katanya.
<p><strong>Sudah terbangun 116 smelter</strong></p>
Saat ini, terdapat 25 smelter dalam tahap konstruksi yang membutuhkan pasokan nikel 75 juta ton per tahun. Sedangkan untuk arah proses baterai hydrometalurgi, ada 6 smelter yang sedang pada tahap konstruksi dengan kebutuhan biji 34 juta ton per tahun.
Pada tahap perencanaan ke arah pyrometalurgi, terdapat 28 smelter dan 10 smelter untuk hydrometalurgi dengan kebutuhan masing-masing 130 juta ton per tahun dan 54 juta ton per tahun.
"Total, smelter yang ada sampai dengan saat ini, belum lagi yang terbaru itu ada 116 smelter yang terdiri dari 97 smelter pyrometalurgi dan 19 smelter ke arah hydrometalurgi," kata Irwandy.