Jakarta, FORTUNE - Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pemerintah akan mendorong industri yang memiliki pembangkit sendiri membeli listrik dari PLN. Program ini dirancang untuk mengatasi kelebihan pasokan setrum yang merugikan PLN akibat sistem take or pay dengan independen power producer (IPP).
"Yang ingin didorong adalah bagaimana kita mendorong industri, digeser, yang punya pembangkit sendiri, dan ini banyak—yang kelasnya 3 MW, yang kelasnya 10 MW—digeser untuk membeli listrik PLN," ujarnya dalam seminar bertajuk "Peningkatan Bauran EBT 23 persen melalui Keberlanjutan Pasokan Bahan Bakar Cofiring dan Pembangkit Bioenergi", Kamis (30/6).
Dadan menyampaikan, usulan tersebut dibahas Kementerian ESDM dan PLN dalam rapat terbatas yang digelar Rabu (29/6). Dalam rapat tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga optimistis bahwa program ini bisa dijalankan.
Pasalnya, secara keekonomian harga jual listrik PLN bisa lebih murah dibandingkan ongkos mengoperasikan pembangkit sendiri. Ini lantaran bahan bakar pembangkit yang mereka beli, mayoritas menggunakan batu bara, jauh di atas harga yang dibeli PLN.
"Kalau industri pasti beli batu baranya di atas US$70 (per ton) kalau yang pakai 6.200. Sekarang kan PLN beli di angka tersebut. Pak menteri meyakini ini harusnya bisa jalan. Ini akan menjadi win-win (solution)," imbuhnya.
Meski demikian, lanjut Dadan, usulan tersebut masih harus dibahas lintas kementerian. Karena itu, Senin pekan depan rencananya Kementerian ESDM akan menggelar rapat bersama dengan Kementerian Perindustrian untuk membicarakan rencana tersebut.
Selain menjadi solusi yang meringankan pelaku usaha industri, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat membuat PLN punya ruang untuk menambah energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran kelistrikan nasional. "Ini yang besok akan kami usulkan. Jadi isu ekses suplai memang jangan sampai EBT-nya jadi korban. Jadi kita sama-sama bergerak," jelasnya.