Formula UMP 2026 Disahkan, Menaker: Lebih Baik dari Sebelumnya

Dalam PP Pengupahan tersebut juga mengatur kewajiban Gubernur untuk menetapkan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Selain itu, Gubernur juga wajib menetapkan menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). 

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya PP tersebut, nantinya perhitungan kenaikan upah minimum akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah, untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur. 

“Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat- lambatnya tanggal 24 Desember 2025,” kata Yassierli.

Pihaknya berharap, kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP Pengupahan tersebut menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak termasuk para serikat pekerja dan berbagai buruh.

Secara terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyetujui formula yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, pihaknya terus mendorong Bupati dan Gubernur untuk menetapkan alfa maksimal 0,9. 

“Kita setuju rasio alfa 0,5 sampai 0,9 tapi yang kita perjuangkan tetap 0,9 dan bupati gubernur jangan mengubah,” kata Said saat konferensi persi (17/12).

Sebelumnya, KSPI juga sempat memberikan tiga opsi kepada pemerintah terkait penetapan kenaikan persentase UMP 2026. Angka kompromi pertama ialah kenaikan 6,5 persen, kedua adalah kenaikan UMP di angka 7,77 persen dan opsi lain ialah kenaikan 8,5 persen sampai 10,5 persen.