Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 102 Unit iPhone 16

Jakarta, FORTUNE - Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani, mengatakan pemerintah telah menggagalkan pengiriman 102 unit iPhone 16 ilegal. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta (Soetta) menemukan ratusan unit iPhone tak berizin itu saat memeriksa barang bawaan penumpang yang dikirimkan dari daerah Batam pada 4–27 November 2024.

"Mereka tidak hanya mengirimkan ke Soetta, tapi di bandara-bandara lain juga ada," ucap Askolani dalam kegiatan pemusnahan barang sitaan kepabeanan Bea Cukai di Tangerang, seperti dikutip Antara, Jumat (29/11).

Askolani mengatakan penindakan barang impor ilegal itu telah sesuai dengan aturan Permendag Nomor 08 Tahun 2024 tentang kebijakan barang impor yang tidak memenuhi izin secara resmi dari pemerintah. Rencananya, ratusan iPhone 16 tersebut akan langsung dimusnahkan.

"[Barang-barang itu] harus bayar bea masuk dan itu tidak dilakukan...[Barang-barang] itu kita musnahkan, tidak ada yang dilelang," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menegaskan bahwa produk terbaru Apple berjenis iPhone 16 dilarang diperjualbelikan di pasar Indonesia lantaran perusahaan raksasa asal Amerika Serikat tersebut hingga saat ini belum mengantongi sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Dalam kesempatan tsebut, Askolani juga menyampaikan bahwa KPUBC TMP C Soekarno-Hatta telah memusnahkan berbagai macam barang sitaan negara dari penindakan kepabeanan sepanjang 2024 senilai Rp1,2 miliar.

Adapun penindakan dan pemusnahan yang menjadi milik negara (BMMN) bernilai Rp1,2 miliar, terdiri atas 237.905 batang hasil tembakau, 81 kemasan tembakau iris, 632 botol MMEA, 121 bagian tubuh makhluk hidup, 1.682 buah kosmetik, 6.383 buah obat dan suplemen, tujuh buah barang pornografi dan barang-barang lainnya yang telah mendapat persetujuan pemusnahan dari Menteri Keuangan.

"Dengan mengusung semangat Astacita, pengawasan yang intensif terus kami galakkan untuk menjaga kepentingan negara, melindungi masyarakat dari ancaman barang ilegal, dan memastikan kepatuhan hukum yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," ujarnya.