Jokowi Bakal Larang Ekspor Konsentrat Tembaga, Bagaimana Nasib PTFI?
Smelter baru Freeport di Gresik diperkirakan molor.
PT Freeport Indonesia (dok.PT Freeport Indonesia)Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan penghentian ekspor mentah tembaga, mengikuti langkah serupa yang telah berlaku untuk nikel disusul bauksit per Juni mendatang.
"Saya sudah sampaikan di Desember kemarin bauksit stop bulan Juni. Nanti sebentar lagi mau saya umumkan lagi tembaga stop tahun ini. Stop," kata Jokowi saat menjadi pembicara kunci dalam Mandiri Investment Forum 2023 di Jakarta, Rabu, yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.
Jokowi menjelaskan pertimbangannya untuk menghentikan ekspor tembaga didasari hasil tinjauannya atas progres pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, serta fasilitas serupa lain yang juga dibangun di Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Saya cek kemarin smelternya Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50 persen jadi, Freeport itu sudah 51 persen. Jadi, berani kita stop," katanya.
Jokowi juga mengingatkan Indonesia saat ini sudah menjadi pemilik mayoritas saham PT Freeport Indonesia.
"Jadi, jangan terbayang-bayang lagi Freeport itu masih miliknya Amerika [Serikat]. Sudah mayoritas kita miliki," ujar Jokowi.
Smelter Freeport Molor
Sementara itu, Direktur Jendral Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, mengatakan pemerintah tetap mengizinkan PT Freeport Indonesia mengekspor konsentrat meski smelter baru yang mereka bangun di kawasan ekonomi khusus (KIK) di JIEE Gresik, Jawa Timur, diperkirakan molor.
"Pemerintah sudah menerima surat dari Freeport yang intinya belum bisa menyelesaikan smelter di 2023," tuturnya dalam konferensi pers, Rabu (1/2).
Namun terkait dengan larangan ekspor konsentrat, ia mengatakan hal tersebut masih akan dikaji dan dibahas.
“Kalau kebijakan dibuat tentunya tidak khusus untuk Freeport dong? Kan yang lain juga sama juga. Ada juga yang lain yang bermasalah juga. Itu yang harus dipastikan karena tidak diskriminatiflah kita, ya,” ujar Ridwan.
